JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani ingin pemerintah bertindak tegas terhadap kapal nelayan China yang diduga melakukan illegal fishing atau mencuri ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Penegakan hukum berupa penenggelaman kapal dinilai penting agar ada efek jera.
"Ini kan sudah berjalan dari 19 Desember (2019), kapal-kapal (dari China) ini bukan hanya parkir, tapi melakukan aktivitas. Aktivitas apa? Kita dengar illegal fishing, apakah ini bisa dibuktikan? Karena sebenarnya kita punya undang-undang yang mengatur ini, begitu ada bukti permulaan yang cukup, kapal itu bisa ditenggelamkan," kata Christina saat ditemui Okezone di sela silaturahmi sekjen-sekjen partai politik dengan Mendagri Tito Karnavian di Kemendagri, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Christina menunggu pemerintah memberikan pernyataan yang lebih jelas terkait kasus ini, termasuk alasan kenapa penegakan hukum tegas belum dilakukan.
"Kami tunggu agar pemerintah bisa memberi statement lebih jelas lagi sebetulnya apa yang dilakukan kapal-kapal ini. Dan mengapa penegakan hukum belum mau dilakukan. Mungkin dilakukan mencari momen yang baik. Tapi kami khawatir ini jadi preseden yang buruk," ucap dia.
Baca juga: Pertahankan Hak Berdaulat, Pemerintah Terus Tingkatkan Kekuatan di Natuna
Di sisi lain, politikus Golkar itu mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia terhadap China. Misalnya, Menlu Retno Marsudi yang sudah mengirimkan nota protes, serta TNI-Bakamla yang sudah bersiaga di Natuna sebagai representasi dari negara.
"Saya percaya pemerintah pasti mengupayakan diplomasi yang terbaik untuk menyelesaikan konflik ini. Sebagai DPR kita soroti aspek penegakan hukum," kata Christina.
"Diplomasi tetap berjalan, penegakan hukum terhadap kapal-kapal pelanggar yang terbukti melakukan illegal fishing. Sesuai UU Perikanan, dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup, dapat dilakukan tindakan tegas di lapangan. Jadi bukan operasi militer," sebut dia.
Kapal nelayan asal China yang dikawal kapal coast guard memasuki perairan Natuna untuk melaut secara ilegal di sana. Negara Tirai Bambu itu diduga tak mengakui ZEE Indonesia di wilayah tersebut.
Pemerintah telah menebalkan pasukan di Laut Natuna. Selain itu, pemerintah juga akan mengirimkan ratusan nelayan di sana guna menunjukkan bahwa negara hadir menjaga kedaulatan. Hingga kini kapal China tersebut masih bertahan di Natuna.
(Qur'anul Hidayat)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.