Illegal Fishing di Natuna, 3 Kapal Vietnam Melawan saat Hendak Ditangkap

Dalam kesempatan tersebut, Edhy juga membantah anggapan yang berkembang bahwa dirinya tidak menjadikan pemberantasan ilegal fishing sebagai prioritas kerjanya. “Di sini saya tegaskan bahwa KKP dan seluruh instansi terkait memiliki komitmen tinggi untuk menjaga Laut Natuna Utara dan wilayah perairan lainnya di Indonesia,” tuturnya.

Sekedar informasi, selama jadi Menteri KKP, Edhy telah melumpuhkan sebanyak 8 kapal ikan asing ilegal yang terdiri dari satu kapal berbendera Malaysia, empat kapal berbendera Filipina dan tiga kapal berbendera Vietnam.

"Saya kira hasil operasi selama 3 bulan ini menjadi bukti komitmen saya dalam memberantas ilegal fishing di perairan Indonesia, dan di tahun 2020 ini saya telah memberikan persetujuan penambahan hari operasi bagi Kapal Pengawas KKP dari yang semula 85 hari menjadi 150 hari. Sekali lagi saya sampaikan, kita serius memberantas illegal fishing," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, keberhasilan penangkapan kapal ikan ilegal tersebut tidak lepas dari informasi yang disampaikan masyarakat dan sistem deteksi dini melalui analisis data RADAR dan AIS yang dilakukan oleh KKP. Pemantauan yang dilakukan melalui Pusat Pengendalian (Pusdal) KKP ini memang dilakukan selama 24 jam non-stop.

Namun, pilihan operasi yang hati-hati bahkan cenderung ‘senyap’ harus diambil mengingat dinamika di lapangan yang luar biasa. Koordinasi yang baik antara KKP dengan berbagai instansi penegak hukum lain juga terus dilakukan dalam merespons isu kapal ikan ilegal di Laut Natuna Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Nilanto Perbowo selaku Plt. Direktur Jenderal PSDKP juga menyampaikan upaya pemberantasan illegal fishing tidak akan berhenti dengan penangkapan tiga kapal asing berbendera Vietnam tersebut. Upaya menjaga kedaulatan pengelolaan sumber daya perikanan akan terus dilakukan baik itu di perairan Laut Natuna Utara maupun perairan Indonesia lainnya.

“Dalam waktu dekat kami akan segera mengerahkan Kapal Pengawas Perikanan untuk melakukan operasi di Laut Natuna Utara. Semua instansi penegak hukum di laut memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara," ujar Perbowo.

(Angkasa Yudhistira)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.