DPR Janji Libatkan Buruh Bahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Gerindra, Obon Tabroni mengatakan, perwakilan buruh telah diterima oleh alat kelengkapan dewan (AKD) dan pimpinan DPR saat menyampaikan aspirasi penolakan omnibus law Cipta Lapangan Kerja.
"Ini jarang lho, jarang aksi ketemu langsung. Karena saya lihat teman-teman tadi jitu strateginya. Dibagi tim, ada yang ke Komisi IX, ada yang ke Baleg, ada yang menemui unsur pimpinan DPR RI," kata Obon saat menemui buruh di depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).
Baca Juga: KSPI: Pembuatan Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Libatkan Buruh
Menurut Obon, strategi buruh mendatangi Badan Legislasi (Baleg), Komisi IX dan pimpinan DPR sangat tepat. Pasalnya, aspirasi yang disampaikan buruh akan diterima dengan baik. Kemungkinan, hilangnya aspirasi yang disampaikan kecil.
"Kalau hanya datang ke Komisi IX tanpa mendatangi dua institusi tadi kemungkinan putusnya komunikasi bisa terjadi," tuturnya.
"Maka, saya sepakat ketika harapan teman-teman agar omnibus law berkaitan dengan ketenagakerjaan sebaiknya dicabut dan tidak masuk ke dalam pembahasan," kata Obon.
Belum Terima Draf
Obon memastikan, hingga kini DPR belum menerima draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Jika parlemen sudah menerima rancangan beleid tersebut, maka pihaknya akan segera membahasnya melalui tim kecil.
"Ya, sampai dengan hari ini kita di Komisi IX belum menerima draf resmi yang diajukan oleh pemerintah. Manakala draf resmi itu kami terima, maka kita akan membentuk tim kecil. Kita akan mendengar suara aspirasi rekan-rekan terutama pasal yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh," tuturnya.
Obon mendapat informasi draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu akan dikirim pemerintah ke DPR hari ini. Ia berjanji parlemen akan mengundang perwakilan buruh untuk membahas rancangan beleid tersebut.
"Ya pasti, setelah draf ada kita akan undang, membentuk tim kecil, dari tim kecil itu akan diskusi pasal-pasal mana hal-gal mana yang kita akan diskusikan," jelasnya.
Sekadar informasi, ribuan buruh dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Mereka menolak omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Omnibus law yang disebut juga undang-undang sapu jagat adalah menggabungkan aturan-aturan dari beberapa undang-undang menjadi satu payung hukum baru.
Massa buruh yang berdemo hari ini tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indoensia (FSPMI), dan lainnya.
Pimpinan serikat buruh yang dikomandoi Said iqbal diterima pimpinan DPR dan sejumlah alat kelengkapan dewan (AKD), seperti Komisi IX DPR dan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Mereka menyampaikan aspirasi penolakan omnibus law cipta lapangan kerja.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
