BANDUNG - Tenaga Ahli Hukum dan HAM dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Sunarman Sukamto mendatangi Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/1/2020).
Kedatangannya untuk menemui para siswa di Wiyata Guna yang terdampak dari perubahan fungsi lembaga itu dari panti menjadi balai.
Baca Juga: Wyata Guna Berubah Jadi Balai, Puluhan Penyandang Disabilitas Diminta Keluar
"Jadi kita ingin mendengarkan sebanyak-banyaknya informasi fakta di lapangan dari berbagai pihak termasuk dari temen-temen (disabilitas) yang sempat melakukan mempertahankan haknya," kata Sunarman Sukamto.
"Kita akan bertemu dengan berbagai pihak lagi intinya kita Kantor Staf Presiden ingin mendengar, ingin mendapatkan informasi senyata-nyatanya setelah itu baru kita kaji, kita rumuskan apa nanti," sambung dia.
Maman --sapaan akrab Sunarman-- mengapresiasi telah adanya kesepahaman usulan dari siswa di Wyata Guna. Dengan begitu permintaan dari mereka yang terdampak peralihan fungsi panti menjadi balai ini, dapat segera terwujudkan.
"Tapi yang jelas kita apresiasi sudah ada kesepahaman supaya nanti permintaan teman-teman kesepahaman ini segera di wujudkan pemberian haknya karena itu yang jelas haknya tidak boleh diabaikan," katanya.
Maman mengatakan, setelah dari pertemuan ini, mereka akan melihat kebijakan yang sudah ada. Namun mereka memastikan, jika hak pendidikan dan hak sosial para penyandang disabilitas tidak terabaikan.
"Kita akan lihat lagi kebijakan yang sudah ada. Yang jelas hak teman-teman jangan diabaikan hak pendidikan dan hak sosial yang lain," ucap dia.
Sementara Ketua Forum Akademisi Pendidikan Luar Biasa, Riyanto yang juga turut hadir dalam pertemuan tersebut menuturkan, selama pertemuan berlangsung mereka membahas pelaksanaan mediasi dari peserta didik yang terdampak dengan Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang sebelumnya menjadi usulan kesepahaman.
"Yah tadi kita sesuai dengan perjuangan selama lima hari empat malam kita tidur di depan kita tadi lebih menegaskan biar janji staf kementrian itu yang katanya mau menemukan kami mau mediasi kami dengan pak Mensos biar cepat dilaksanakan," tuturnya.
"Kedua kami juga ingin lebih bapak presiden cepat-cepat turun menangani kasus ini. Soalnya ini merupakan kasus yang sudah lama terutama bagi adik-adik kami disini yang pengen mengelola pendidikan formal maupun non formal yah cuma dari Kemensos hatinya enggak sosial gitu," urainya.
