Soal Kepulangan 600 WNI Eks ISIS, DPR: Kalau Perlu Mereka Ikut Bela Negara
JAKARTA - Pemerintah berencana memulangkan 600 warga negara Indonesia (WNI) yang merupakan mantan anggota dari Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Saat ini mereka masih berada di Timur Tengah.
Terkait hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan, jika mereka ingin kembali ke tanah air itu harus melalui beberapa tahap terlebih dahulu. Seperti mengikuti reideologi mengingat ideologi mereka dari pancasila sudah berubah saat masuk ke ISIS.
“Oleh karena itu kalau mereka ingin dikembalikan Indonesia perlu dilakukan re-ideologi oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), oleh Badan Intelijen Negara (BIN),” kata Tamliha di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Tak sampai di situ, Politikus PPP itu mengusulkan agar mereka saat kembali wajib mengikuti bela negara. Hal ini mencegah agar mereka tak malah membuat persoalan dan menularkan paham ISIS ke masyarakat lainnya.
Baca Juga: Soal Pemulangan Eks ISIS, Mahfud MD Sebut Pemerintah Siapkan 2 Alternatif
“Kalau perlu mereka wajib mengikuti bela negara sehingga otaknya bisa dicuci, tidak menular ke masyarakat indonesia yang lain,” tegasnya.
Tamliha menyadari bagaimana pun pemerintah harus melindungi warga negaranya, sekalipun mereka memiliki paham radikal. Oleh sebab itu pemerintah harus memiliki standar yang jelas bila memang ingin mengembalikan 600 orang ke tanah air.
“Kita berharap pemerintah terlebih dahulu melakukan rapat terbatas, presiden dengan para menterinya untuk membahas tentang mekanisme kepulangan mereka. Dan bagaimana cara melakukan reideologi itu, termasuk bela negara,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan, Pemerintah masih mengkaji kemungkinan memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia.
"Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan Pemerintah, dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait di bawah koordinasi Menko Polhukam. Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatifnya," terang Fachrul dari keterangan resmi Kemenag.go.id, Senin 3 Februari 2020.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
