Tragedi Paniai Termasuk Pelanggaran HAM Berat, Moeldoko: Perlu Dilihat dengan Benar
JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah peristiwa tragedi Paniai di Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua pada 7-8 Desember 2014 silam termasuk kategori tindak pelanggaran HAM berat. Ia meminta kasus tersebut dilihat secara utuh dan benar.
"Perlu dilihat lah yang benar. Paniai itu sebuah kejadian yang tiba-tiba. Harus dilihat dengan baik itu karena tidak ada kejadian terstruktur, sistematis. Enggak ada," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Mantan Panglima TNI itu menegaskan, tidak ada perintah dari atasan kepada prajurit saat peristiwa itu terjadi. Ia meminta pihak-pihak terkait melihat kasus ini dengan cermat.
Baca juga: Menko Polhukam: Konflik Paniai Terselesaikan Secara Adat
"Tidak ada perintah dari atas. Tidak ada. Tidak ada kebijakan yang melakukan hal seperti itu. Tidak ada. Jadi, supaya dilihatnya dengan cermat jangan sampai nanti membuat kesimpulan yang tidak tepat," jelas Moeldoko.
"Kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh satuan pengamanan saat itu adalah sebuah tindakan yang kaget tiba-tiba karena dia diserang masyarakat yang kaget begitu. Sehingga tidak ada upaya sistematis. Itu ya," sambungnya.
Baca juga: Korban Tewas Bentrok di Paniai Masih Dibaringkan di Lapangan
Sekadar informasi, Komnas HAM telah memutuskan peristiwa Paniai pada 2014 itu sebagai pelanggaran HAM berat. Atas kasus ini, sebanyak empat orang warga sipil tewas akibat luka tembak dan luka tusuk. Sedangkan 21 lainnya mengalami luka penganiayaan.
(Rizka Diputra)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
