Sumbar Siap Terapkan Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi

Wilda Fajriah, Okezone · Selasa 17 Maret 2020 15:22 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 17 1 2184701 sumbar-siap-terapkan-kartu-tani-untuk-distribusi-pupuk-bersubsidi-5p3TCZGh9y.jpeg Kartu Tani (Foto: Humas Kementan)

PARIAMAN - Kota Pariaman, Sumatera Barat siap menerapkan kartu tani untuk pendistribusian pupuk bersubsidi. Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian Kota Pariaman masih fokus melakukan pendataan petani untuk mendapatkan kartu tani.

Kepala UPT BPPP, Muliadi mengatakan, kartu tani sudah disiapkan oleh Bank Mandiri. Kini juga sedang persiapan formulir isian untuk menjadi nasabah bank sekaligus pemberian kartu tani. Persiapan itu diharapkan selesai pada bulan ini untuk se-Kota Pariaman.

"Jumlah kartu tani itu sebanyak 2.385 kartu, satu petani dapat satu kartu dan dengan kartu tersebut dapat mengambil pupuk sesuai kuota yang sudah ditentukan untuk petani," kata Muliadi.

Dia mengakui, belum semua petani yang terdata, sebab tahun 2018/2019 mulai mendata e-RDKK belum semua petani memberikan data yang diperlukan untuk itu.

"Pendataan berlanjut dan bulan ini seluruh penyuluh mendata petani kembali sesuai wilayah kerja masing-masing. Sehingga di bulan April telah terhimpun semua petani di e-RDKK 2021," pungkasnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan penerapan program Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok elektronik (e-RDKK) dan Kartu Tani diyakini dapat menekan penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

“Dengan adanya Kartu Tani aman karena petani langsung dapat jenis barangnya (pupuk). Dari sisi jenis, masuk. Dari sisi keamanan, masuk. Dari ketepatan sasaran dan waktu, juga masuk,” kata Sarwo Edhy.

Adapun bagi petani yang ingin mendapatkan kartu tani harus memenuhi persyaratan. Pertama, harus tergabung dalam kelompok tani.

Kedua melampirkan fotokopi e-KTP, Tanda Kepemilikan Tanah, bukti setoran pajak tanah, bukti sewa, atau anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

“Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) akan melakukan verifikasi data ke lapangan. Mereka lalu mengunggah data petani ke e-RDKK," kata Sarwo Edhy.

Selanjutnya, dilakukan pengunggahan data RDKK atau upload alokasi pupuk bersubsidi. Petani harus datang ke bank yang ditunjuk seperti BRI dan Mandiri Unit Desa agar kartu tani terbit.

Langkah terakhir, petani menunjukkan KTP asli dan menyebutkan nama ibu kandung. Petugas lalu memeriksa server bank yang dilanjutkan pembuatan buku tabungan. (cm)

(fmi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini