Eks Sekda Jabar Iwa Karniwa Divonis 4 Tahun Penjara

CDB Yudistira, Okezone · Rabu 18 Maret 2020 14:14 WIB
https: img.okezone.com content 2020 03 18 525 2185233 eks-sekda-jabar-iwa-karniwa-divonis-4-tahun-penjara-CSNKO16Sc7.jpg Iwa Karniwa. (Foto: Okezone.com/CDB)

BANDUNG - Eks Sekda Jabar Iwa Karniwa, divonis penjara empat tahun dan denda Rp200 juta, karena terbukti bersalah menerima suap dalam kasus proyek Meikarta.

"Terdakwa Iwa Karniwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwa Karniwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp200 juta," kata Ketua Majelis Hakim Daryanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (18/3/2020).

Menurut hakim, Iwa dinilai terbukti telah menerima uang Rp400 juta, untuk kepentingan mempercepat proses persetujuan substansi atas Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk proyek Meikarta.

Uang yang diterima kemudian digunakan membeli banner dan spanduk untuk kepentingan sosialiasi bakal calon gubernur Jabar.

Baca juga: Gubernur Anies Minta Warga Tak Berkegiatan di Luar Rumah

Dalam putusannya, terdapat hal yang meringankan dan memberatkan putusan. Hal yang meringankan yakni Iwa bersikap sopan selama menjalani persidangan, serta memiliki tanggungan keluarga.

Sementara, hal yang memberatkan, Iwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Iwa Karniwa. (Foto: Okezone.com/CDB Yudistira)

"Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan," kata Hakim.

Menurut majelis hakim, uang senilai Rp400 juta diterima secara tidak langsung dari Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupeten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Henry Lincoln, lewat perantaraan anggota DPRD Jabar Waras Wasisto dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Soleman.

Iwa pun dianggap melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat 1 sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini