Bos Meikarta Penyuap Mantan Bupati Bekasi Jalani Sidang Perdana

CDB Yudistira, Okezone · Rabu 05 Februari 2020 16:47 WIB
https: img.okezone.com content 2020 02 05 525 2163843 bos-meikarta-penyuap-mantan-bupati-bekasi-jalani-sidang-perdana-lQl1ny5FZL.jpg Ilustrasi

BANDUNG - Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, menggelar persidangan suap Meikarta dengan terdakwa Bartholomeus Toto, pada Rabu (5/2/2020).

Dalam sidang perdananya ini, Toto diduga memberikan suap Rp 10,5 miliar untuk mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Uang itu, diperuntukkan surat izin peruntukan dan penggunaan tanah (IPPT) yang akan digunakan untuk proyek apartemen Meikarta.

"Perbuatan terdakwa diancam dan diatur di Pasal 5 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tipikor pada dakwaan pertama. Dan diatur dan diancam Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tipikor pada dakwaan kedua," ujar Ferdian Adi Nugroho, jaksa KPK saat membacakan dakwaannya di PN Bandung.

Baca Juga: Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Divonis 6 Tahun Penjara Terkait Suap Meikarta

Pada suap Meikarta ini, Neneng sudah divonis bersalah karena penerimaan uang siap Rp10,5 miliar itu. Perkara Toto ini merupakan kelanjutan dari perkara suap perizinan proyek Meikarta yang melibatkan empat pemberi suap dari Lippo Cikarang yakni Billy Sindoroā€ˇ, Fitradjaja Purnama, Henry Jasmen dan Taryudi.

Lalu penerima suap yakni Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kadis PUPR Bekasi Jamaludin dan stafnya Neneng Rahmi Nurlaily. Lalu Kadis Damkar Bekasi Sahat Banjarnahor dan Kepala DPMPTSP Dewi Tisnawati.

Baca Juga: Uang Panas Meikarta Ternyata untuk Pelesiran Anggota DPRD Bekasi ke Thailand

Dalam kasus ini, Toto pernah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia berdalih penetapan tersangka Toto cacat hukum karena hanya berdasar pada satu alat bukti, yakni pengakuan Edy Dwi Soesianto di persidangan. Namun, upaya pra peradilannya kandas. Kasus ini lanjut disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung.

Selain itu, perkara suap Meikarta ini juga menyeret Sekda Jabar Iwa Karniwa yang diduga menerima uang Rp 900 juta dari Lippo Cikarang via Neneng Rahmi dan Henry Lincoln dari Dinas PUPR Bekasi. Uang itu untuk memuluskan persetujuan substansi Gubernur Jabar terhadap Raperda RDTR Bekasi.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini