DPR Minta Pemerintah Waspadai Lonjakan Kriminalitas Imbas Gelombang PHK
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkap adanya lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dampak dari mewabahnya virus corona (Covid-19). Dari data Kemenaker, jumlah pekerja yang di-PHK hingga 11 April 2020, sudah mencapai angka 1,5 juta. Angka itu melonjak signifikan dari data sebelumnya pada 9 April, yang berjumlah 1,2 juta buruh.
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta agar pemerintah mewaspadai potensi tingginya angka kriminalitas dampak dari lonjakan PHK tersebut. Menurut Saleh, tidak menutup kemungkinan akan adanya gejolak sosial di masyarakat dampak dari gelombang PHK.
"Jika gelombang PHK semakin tinggi kemudian tingkat pengangguran semakin besar, tentu suatu waktu bisa menyebabkan gejolak sosial. Salah satunya, meningkatnya tingkat kriminalitas di tengah masyarakat dan itu bagian konsekuensi," kata Saleh saat dikonfirmasi Okezone di Jakarta, Selasa (14/4/2020).
Jika dilihat dari aspek sosiologis, Saleh berpandangan munculnya gejolak sosial akibat adanya kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Kata Saleh, hal itu bisa memicu orang-orang mencari solusi dengan jalan yang tidak benar alias berbuat kejahatan.
"Dan karena itu tentu pemerintah perlu mewaspadai meningkatnya kejahatan di tengah situasi yang seperti sekarang ini. Semua orang merasakan kesulitan dalam menutupi kebutuhan pokoknya," imbuhnya.
