Larangan Mudik Berlaku Mulai 24 April, Pemerintah Siapkan Sanksi bagi Pelanggar
JAKARTA – Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kebijakan larangan mudik berlaku efektif per Jumat (24/4/2020). Aparat akan memberikan sanksi kepada warga yang masih nekat mudik.
“Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat tanggal 24 April 2020. Ada sanksi-sanksinya. Namun bentuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif mulai 7 Mei,” ujar Luhut usai rapat dengan Presiden Jokowi melalui telekonferensi, Selasa (21/4/2020).
Luhut berujar, larangan mudik akan diberlakukan kepada warga di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), zona merah Covid-19, dan daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Jadi, saya kira pemerintah daerah bisa ngatur di sana,” tuturnya.
Skenario larangan mudik di tengah pandemi corona ini yakni tidak memperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah Jabodetabek. Namun, Luhut memastikan kereta api listrik (KRL) tetap beroperasi dengan memperhatikan pembatasan.
“Jadi saya ulangi KRL tidak akan ditutup,” ucapnya.
Luhut memastikan kebijakan larangan mudik di tengah pandemi diberlakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Semuanya mesti dipersiapkan secara cermat dan matang. Apalagi pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial guna menahan warga tidak pergi ke kampung halamannya.
“Atas itulah pemerintah memutuskan melarang mudik pada tahun ini,” ucap dia.
Pelarangan mudik dilakukan untuk menahan laju penyebaran virus corona atau Covid-19. Pemerintah akan melakukan sosialisasi, persiapan logistik beserta persiapan teknis lainnya. “Kami dengan seluruh jajaran Kementerian Perhubungan, Polri, TNI dan kementerian/lembaga terkait akan segera melakukan langkah-langkah persiapan teknis operasional di lapangan,” katanya.
Baca Juga : Presiden Jokowi Resmi Larang Mudik untuk Semua Warga
“Saya ulangi termasuk memastikan arus logistik agar jangan sampai terhambat. Dalam hal ini jalan tol tidak akan pernah ditutup. Tapi dibatasi hanya untuk kendaran-kendaraan logistik atau yang berkaitan dengan tadi kesehatan, berkaitan dengan perbankan dan sebagainya,” tutur Luhut.
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
