Mudik Dilarang Setelah Nyaris 1 Juta Orang Pulang Kampung
TAUFIK (58) harus mengurungkan niatnya pulang kampung untuk berkumpul sanak saudara di Surabaya, Jawa Timur saat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Larangan mudik oleh pemerintah memupuskan harapannya berlebaran di kampung halaman.
"Belum tahu mau pulang (ke Surabaya) kapan. Mungkin tahun depan," kata Taufik saat ditemui Okezone di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2020).
Taufik bersama istrinya tinggal di Duren Sawit, Jakarta Timur. Saban tahun jelang Lebaran, Taufik selalu mudik. Tahun ini harapannya sama. Dia dan istri sudah memesan tiket kereta tujuan Surabaya dengan jadwal keberangkatan 11 Mei 2020.
Taufik merupakan satu dari jutaan para perantau yang harus membatalkan tiket mudiknya lantaran pemerintah resmi melarang mudik mulai hari ini, untuk menekan penyebaran virus corona. Larangan mudik diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas, pada Selasa 21 April 2020.
"Setelah pelarangan mudik bagi ASN, TNI, Polri dan pegawai BUMN sudah kita lakukan, pada rapat hari ini saya sampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang," kata Jokowi.
Larangan mudik bagi para ASN, TNI-Polri, serta pegawai BUMN dan anak perusahaannya sebelumnya sudah ditetapkan oleh pemerintah pada Kamis 9 April 2020.
Baca juga: Fenomena Curi Start di Tengah Kebijakan Larangan Mudik
Namun, kebijakan ini dinilai telat mengingat hampir 1 juta orang sudah duluan pulang kampung sejak Covid-19 mewabah di Indonesia atau sebelum Jokowi melarang mudik.
"Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan sudah ada sekitar 900 ribuan warga Jabodetabek yang terlanjur mudik duluan. Ini bukan angka yang kecil. Artinya, potensi penyebaran virus ke daerah-daerah sudah terjadi dengan curi start mudik ini,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Sukamta.
Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Agus Taufik Mulyono dalam telekonferensi video dengan wartawan, Selasa 14 April, mengatakan, selain 900 ribuan orang sudah pulang kampung, ada 2,9 juta orang berpotensi mudik, di mana setengahnya adalah ASN hingga pegawai BUMN.
Di luar ASN dan pegawai BUMN, daerah tujuan mudik paling banyak menurut data MIT adalah Jawa Tengah yakni 30%, disusul Jawa Timur 20%, Jawa Barat 13%, dan DI Yogyakarta 7,8%.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat sejak 16 Maret hingga 23 April 2020 sedikitnya sudah 114.090 orang meninggalkan Ibu Kota menggunakan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).
“Seluruh penumpang itu berangkat dari Terminal Pulogebang, Terminal Kalideres, Terminal Kampung Rambutan dan Terminal Tanjung Priok,” kata Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI, Susilo Dewanto.
Rinciannya berangkat dari Terminal Pulogebang 48.007 orang, kemudian Terminal Kalideres 20.449 orang, Terminal Kampung Rambutan 39.807 orang dan Terminal Tanjung Priok 6.227 orang.
Mudik vs Pulang Kampung
Presiden Jokowi menilai warga yang sudah duluan curi star tersebut bukan mudik melainkan pulang kampung. Hal itu dikatakan Jokowi dalam wawancara dengan jurnalis Najwa Shihab dalam program Mata Najwa yang tayang di Trans7, Rabu 22 April malam.
"Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Mereka bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan lagi, pulang karena anak istrinya ada di kampung," kata Jokowi menjawab Najwa soal kenapa baru sekarang dilarang mudik setelah hampir 1 juta orang pulang kampung.
Jokowi menjelaskan bahwa mudik dilakukan di hari Lebaran. “Kalau pulang kampung kan kerja di Jakarta anak istrinya di kampung."
Tanya-jawab Najwa dengan Jokowi akhirnya viral dan jadi perbincangan netizen.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian membenarkan ucapan Presiden Jokowi. Menurutnya mudik dan pulang kampung berbeda. "Kalau pulang kampung sepanjang tahun orang bisa pulang kampung.Tapi kalau mudik konteksnya pas lagi Idul Fitri atau lebaran. (Beda) momentumnya saja," ujarnya.
Donny tak mempermasalahkan kritikan terhadap Jokowi atas ucapan itu. “Semua orang bebas berkomentar tentang apa saja termasuk ucapan Presiden, tidak ada masalah, tapi kita harus menduduki statement Presiden pada tempatnya, itu saja."
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Nurhayati Manoarfa yang juga istri dari Kepala Bappenas Suharso Manoarfa juga membela Jokowi. Menurut politikus PPP –partai pendukung Jokowi—mudik adalah pulang kampung karena momentum Lebaran.
“Orang mudik biasanya orang yang bekerja di kota besar dan dia ingin pulang kampung karena ingin berlebaran dengan keluarganya,” kata Nurhayati.
Kalau pulang kampung?
“Dia memutuskan untuk tinggal di kampungnya sampai dia mendapatkan kembali pekerjaan di kota besar.”
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan, larangan mudik bakal sulit diterapkan oleh petugas di lapangan dan kepala daerah jika masih dibedakan antara mudik dan pulang kampung.
“Kalau misalnya pulang kampung dibolehkan dan yang mudik dilarang, nanti orang yang mudik ngakunya jadinya pulkam semua. Saya pulkam bukan mudik. Di lapangan nanti jadi kacau bisa cheos nanti. Itu aja persoalannya,” kata Trubus.
Pengembalian Uang Tiket Mudik
Menteri Perhubungan sudah mengeluarkan Peraturan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Juru Bicara Kemengub Adita Irawati mengatakan, aturan larangan mudik itu dibuat untuk keselamatan bersama dengan mencegah penyebaran corona di seluruh Indonesia.
"Adapun pelarangan mudik mulai 24 April sampai 31 Mei 2020 untuk transportasi darat, 15 Juni untuk kereta api. 8 Juni untuk transportasi Laut dan 1 Juni transportasi udara. Hal ini dapat diperpanjang dengan menyesuaikan dinamika pandemi Covid," ujarnya, Kamis.
Angkutan umum seperti bus AKAP, kereta api jarak jauh, pesawat, dan kapal dilarang angkut penumpang selama masa pelarangan mudik. Jalan maupun tol tidak ditutup, hanya disekat saja untuk menghalau pemudik.
Kemenhub meminta perusahaan transportasi mengembalikan uang tiket yang sudah dipesan penumpang karena batal mudik.
Sementara Nurhayati Manoarfa mengingatkan pemerintah memperhatikan juga dampak ekonomi bagi awak angkutan imbas larangan mudik, seperti sopir maupun kernet bus. “Mereka harus masuk di jaringan pengamanan sosial alias JPS dari pemerintah.” jelasnya.
(Qur'anul Hidayat)
