Pemprov DKI Minta Dilibatkan Terkait Pemberian Izin Perusahaan oleh Kemenperin
JAKARTA – Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansah meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk melibatkan pihaknya terkait pemberian Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) di Jakarta selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pasalnya, selama ini Kemenperin dinilai bertindak tanpa ada koordinasi dengan Pemprov DKI.
“Terkait masalah penerbitan IOMKI, kita minta dilibatkan," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/4/2020).
Saat ini, lanjut dia, pihaknya sedang meminta Kemenperin untuk duduk bersama ihwal evaluasi pemberian IOMKI selama PSBB berlangsung hingga 22 Mei 2020 mendatang. Hal itu demi mensukseskan PSBB, yakni memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
"Terkait review, memang Disnaker masuk dalam tim review, tapi nanti yang lead itu dinas perindustrian, perdagangan, dan UKM," katanya.
Ia menyebut nantinya bersama Kemenperin akan menyeleksi secara ketat ihwal perusahan mana saja yang masih boleh beroperasi selama PSBB.
