Sudah Lengkapi Data, Padang Panjang dan Sawahlunto Akan Terima Dana JPS

Rus Akbar, Okezone · Kamis 30 April 2020 16:52 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 30 340 2207400 sudah-lengkapi-data-padang-panjang-dan-sawahlunto-akan-terima-dana-jps-fxIi9xMODW.jpg Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. (Foto: Dok Okezone/Heru Haryono)

PADANG – Dua kota di Provinsi Sumatera Barat sudah melengkapi data penduduk penerima dana jaring pengaman sosial (JPS) dampak corona virus disease atau covid-19. Keduanya adalah Kota Padang Panjang dan Sawahlunto.

Hal itu terungkap setelah Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menandatangani kerja sama dengan Pos Indonesia yang nantinya mengantarkan langsung bantuan tersebut ke rumah-rumah warga.

Ia mengatakan, dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini besarannya Rp600 ribu untuk setiap kepala keluarga per bulannya. Mereka akan diberi bantuan selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni. Jadi total bantuan Rp1,8 juta per KK.

"Daerah yang telah menyerahkan datanya dan dinyatakan lengkap pada hari ini, Kamis 30 April, ke Provinsi Sumbar adalah Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto. Mudah-mudahan daerah lain segera menyusul menyerahkan datanya sesuai aturan dan dapat segera mencairkan dananya untuk masyarakat terdampak di daerahnya masing-masing," terang Irwan, Kamis (30/4/2020).

Ilustrasi virus corona. (Foto: Okezone)

Terkait teknisnya, pencairan pertama ini langsung diberikan untuk dua bulan (April dan Mei) sebesar Rp1,2 juta per KK.

"Dana JPS dari Provinsi Sumbar ini nanti diserahkan langsung oleh pegawai Kantor Pos ke rumah masing-masing masyarakat terdampak covid-19 dan akan ditempel stiker penerima JPS dari dana Provinsi Sumbar. Hal ini bertujuan untuk transparansi dan agar jangan terjadi pemberian ganda," terangnya.

Ia mengungkapkan, sebenarnya ada empat daerah yang sudah menyerahkan data, yaitu Kota Pariaman, Padang Panjang, Sawahlunto, dan Kabupaten Agam dari Pesisir Selatan. Namun yang sudah lengkap baru Padang Panjang dan Sawahlunto.

Sementara daerah lain masih kurang persyaratan, karena belum menyertakan hard copy data. Itu sesuai prosedur yang ditetapkan pemerintah pusat.

(han)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini