Share

Bansos Corona Ditempel Foto Incumbent Hanya Sakiti Warga

Taufik Budi, Okezone · Jum'at 08 Mei 2020 01:06 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 08 512 2210742 banasos-corona-ditempel-foto-incumbent-hanya-sakiti-warga-H7W7oo3ovs.jpg Bansos dengan foto kepala daerah (Foto : Istimewa)

SEMARANG – Bantuan sosial terhadap warga yang terdampak pandemi Covid-19, kerap ditempel foto kepala daerah yang hendak maju lagi pada kontestasi pilkada. Cara itu dinilai menyakiti hati warga karena memanfaatkan kondisi pandemi utuk mengejar popularitas.

“Wali kota, bupati yang sedang mau pencalonan kepala daerah, enggak usah bungkus bantuan sembako itu ada wajahnya, kepala daerah bupati maupun wali kota, enggak usah. Bikin sakit hati, menyakitkan masyarakat,” kata kata Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah Zainal Abidin Petir, Kamis (7/5/2020).

Menurutnya, penyaluran bantuan pemerintah yang menyertakan foto justru hanya menimbulkan kesan pencitraan. Untuk itu, beberapa kepala daerah yang sebelumnya masih memasang foto wajahnya di pembungkus paket sembako agar tak mengulangi pada penyaluran berikutnya.

“Saya minta pemerintah itu bijaksana. Artinya bijaksana sudahlah sekarang presiden, gubernur, bupati, wali kota, tidak usah bahasanya pencitraan-pencitraan. Kalau mau memberikan bantuan kepada masyarakat sudah ikhlas saja,” terangnya.

“Ora usah ono embel-embele (tidak usah ada embel-embelnya). Apalagi misalnya bungkusnya dikasih gambar, dikasih logo, apalagi dikasih pasangan calon yang akan mencalonkan diri kepala daerah, enggak usah. Yang penting bagaimana memberikan sembako rata dan adil itu saja,” tegasnya.

Menurutnya, pendistribusian bantuan sosial mesti melibatkan RT dan RW yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mereka mengetahui secara kondisi di lapangan, termasuk mengetahui pemetaan warga yang membutuhkan bantuan.

Baca Juga : Daerah Tak Bergeming Akan Pelonggaran Transportasi Umum

“Ketika melakukan pembagian ini yang menjadi ujung tombak adalah RT, lurah atau kepala desa, bahkan camat selaku koordinator di situ. Bahkan jika terjadi masalah, maka warga akan mengeluh kepada RT, lalu ke lurah, hingga camat,” ungkapnya.

“Makanya, tolonglah pada presiden, gubernur, wali kota, bupati sudahlah tidak usah ada istilah pencitraan, kalau memberi bantuan itu yang ikhlas saja,” tandasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini