Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Marak Penolakan Rapid Test di Makassar, Camat-Lurah Diminta Edukasi Masyarakat

Herman Amiruddin , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2020 |16:25 WIB
Marak Penolakan <i>Rapid Test</i> di Makassar, Camat-Lurah Diminta Edukasi Masyarakat
Warga Makassar, Sulsel, memasang spanduk menolak rapid test. (Foto : iNews/Andi Deri Sunggu)
A
A
A

MAKASSAR – Penjabat Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf mengumpulkan seluruh camat dan lurah di Balai Kota Makassar, Selasa (9/6/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Yusran memerintahkan seluruh camat dan lurah mengaktifkan kembali piket 24 jam sebagai bentuk deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik di masyarakat.

Hal ini dilakukan menyusul terjadinya kisruh penolakan warga terhadap pelaksanaan rapid test serta pengambilan jenazah secara paksa di sejumlah rumah sakit.

"Lurah jangan takut bertemu warga. Justru tugas untuk menenangkan kekisruhan ini dan memberi edukasi. Komunikasikan, kerja sama camat, LPM dan RT/RW. Ajak bertemu, tapi tetap terapkan protokol kesehatan," kata Yusran.

Intip Warga Jakarta Utara Saat Ikuti Rapid Test Covid-19

Ia juga memerintahkan seluruh lurah melakukan pertemuan dengan RT/RW, LPM, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda untuk berkoordinasi mencegah konflik, serta terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai penerapan protokol kesehatan.

"Hari ini saya minta semua lurah melaporkan hasil pertemuannya," tuturnya.

Pihaknya juga menegaskan untuk lebih intens turun melakukan pemantauan di lapangan, termasuk ikut memberi edukasi kepada warga mengenai pelaksanaan rapid test.

Sejauh ini, Pemkot Makassar telah melakukan rapid test massal di enam kecamatan dengan jumlah yang reaktif sebanyak 130-an orang.

"Jauh menurun. Sebelumnya Reproduction Number (RO) Covid-19 di Makassar 3,8 yang berarti satu pasien bisa menularkan 4 orang. Sekarang, RO-nya kita 0,98. Itu artinya satu pasien hanya bisa menularkan ke satu orang atau penularan lokal saja," ujar Yusran.

Sementara itu, Yusran meminta kepada seluruh SKPD untuk membuat jadwal piket bergilir setiap hari guna mengedukasi masyarakat dan mencegah adanya potensi konflik yang terjadi di masyarakat.


Baca Juga : Gubernur Harap Masyarakat Sulsel Tak Terprovokasi Hoaks Terkait Corona

"Lebih baik waspada dini. Kasus dua hari ini cukup memprihatinkan, apalagi kita sudah mulai memasuki tahapan pilkada. Tugas kita untuk mengantisipasi adanya konflik. Seluruh petugas yang bekerja di lapangan akan dilengkapi APD sesuai protokol kesehatan," tuturnya.

Yusran juga tengah menyiapkan “Inspektur Covid”, yakni petugas Satpol PP yang akan berkeliling di tempat-tempat umum dan memberikan edukasi kepada warga.


Baca Juga : Warga Diminta Turunkan Spanduk Penolakan Rapid Test Covid-19

"Kemarin kan protokolnya hanya tiga poin, Cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Sekarang kita tambah dua yaitu rajin berolahraga dan makan-makan gizi seimbang," katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement