DKN pada masa kepemimpinannya akan diarahkan untuk bekerja selaras dengan arah kebijakan nasional yang mengedepankan kepentingan masyarakat.
Keberadaan kamar masyarakat dan kamar LSM dalam DKM akan dioptimalkan, bersinergi dengan kamar pemerintah, bisnis dan akademisi, DKN harus lebih banyak mendengarkan keinginan masyarakat di tingkat tapak yang kemudian dielaborasi dalam menyusun masukan-masukan untuk perumusan kebijakan pemerintah.
"Dari tapaklah peran DKN ini, dengarkanlah suara-suara mereka, dengarkanlah apa yang dihadapi mereka di lapangan, dengarkanlah perwakilan-perwakilan mereka. Karena kalau dari pengalaman saya, jika tidak berasal dari tapak masyarakat, sulit bagi DKN untuk memposisikan masukan-masukan strategis," jelas Bambang.
Bambang pun berpesan agar penguatan kelembagaan DKN dilakukan melalui penguatan DKN dan DKD di provinsi untuk sinergitas dan fasilitasi program kerja pusat dan daerah.
Disamping itu, mengokohkan positioning DKN dengan semakin banyak terlibat pada diskusi-diskusi yang saat ini lebih intens terjadi di tengah masyarakat terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Program kerja DKN juga diharapkan tidak terlalu banyak, namun fokus dan memiliki benang merah dengan kebijakan Pemerintah.