Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil
JAKARTA – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi terkait impor tekstil pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai tahun 2018-2020.
Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menetapkan 5 orang tersangka yang diduga terlibat dalam importasi tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai Tahun 2018-2020.
“Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menetapkan 5 orang tersangka yang diduga terlibat Dalam Importasi Tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai Tahun 2018-2020,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono dalam keterangannya, Kamis (25/6/2020).
Hari memaparkan kelima tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka, adalah MM selaku Kabid Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (PFPC) pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam.
Kemudian ada DA selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai (PPC) III pada KPU Bea dan Cukai Batam; HAW Kepala Seksi Pabean dan Cukai (PPC) I pada KPU Bea dan Cukai Batam; KA Kepala Seksi Pabean dan Cukai (PPC) II pada KPU Bea dan Cukai Batam dan IR selaku Pemilik PT Fleming Indo Batam dan PT Peter Garmindo Prima.
Setelah melakukan penetapan tersangka, lanjut Hari, pihaknya memeriksa tiga orang tersangka yakni KM, DA dan HAW. Mereka pun langsung menjalani penahanan di rutan selama 20 hari.
“Ketiga saksi yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut kemudian dilakukan penahanan rumah tahanan negara (Rutan) untuk waktu selama 20 (duapuluh) hari terhitung mulai hari ini Rabu 24 Juni 2020 sampai dengan 13 Juli 2020,” tuturnya.
Atas perbuatannya para tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
“Subsdair Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” terang Hari.
Sebagaimana diketahui, perkara ini bermula pada periode tahun 2018 sampai April 2020. MM selaku Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam, DA, HAW, dan KS masing-masing selaku Kepala Seksi Pabean dan Cukai I, II dan III pada Bidang Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Dalam proses importasi produk kain yang dilakukan melalui Kawasan Bebas Batam bersama dengan tersangka IR, selaku Pemilik PT Fleming Indo Batam (PT FIB) dan PT. Peter Garmindo Prima (PT. PGP) dalam kegiatan impor produk kain sebanyak 566 kontainer dengan modus mengubah Invoice dengan nilai yang lebih kecil untuk mengurangi bea masuk yang harus dibayar PT FIB dan PT PGP serta mengurangi volume & jenis barang dengan tujuan mengurangi kewajiban Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) dengan cara menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) yang tidak benar.
Hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya produk kain impor di dalam negeri sehingga menjadi penyebab kerugian perekonomian negara.
(Erha Aprili Ramadhoni)
