Menteri LHK Yakin Ada Solusi Permanen Atasi Karhutla
Dalam Rapat Khusus ini Pimpinan Kementerian/Lembaga, TNI/Polri dan Kepala Daerah hadir untuk menyatakan komitmennya dalam penanganan Karhutla, terutama menghadapi puncak kemarau pada bulan Agustus nanti.
"Tidak boleh karena kita fokus pada Covid 19 kita melupakan penanggulangan karhutla, semua harus dihadapi bersama-sama," ujar Mahfud.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati pada kesempatan tersebut mengingatkan meskipun tahun 2020 ini musim kemarau diperkirakan akan lebih basah dari tahun 2019, namun ada 30% daerah zona musim di Indonesia yang diprediksi akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dari normalnya. Dirinya pun mengingatkan jika sudah ada 59% daerah zona musim yang telah mengalami hari tanpa hujan berturut-turut bervariasi antara 11-30 hari dan 31-60 hari.
"Perhatian kita harus ditingkatkan di Bulan Juli-Agustus ini," imbuhnya.
Kemudian dari Kepala BNPB Doni Munardo menjelaskan jika 99% Karhutla disebabkan oleh manusia dan 80% dari lahan yang terbakar diubah menjadi kebun. Untuk itu regulasi dan penegakan hukum perlu semakin diperkuat.
Sementara Mendagri Tito Karnavian memberikan solusi alternatif-alternatif pembiayaan untuk memperlancar penanganan karhutla. Diantaranya yaitu dengan memanfaatkan dana desa untuk membentuk desa mandiri rawan Karhutla, kemudian dengan memanfaatkan pos biaya tidak terduga (BTT) di Pemerintah Daerah, memanfaatkan dana pihak swasta yang banyak ingin berkontribusi atau bisa dengan memanfaatkan dana yang ada di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
