SEOUL - Puluhan ribu dokter di Korea Selatan pada Rabu (26/8/2020) melancarkan pemogokan skala penuh secara nasional di saat Negeri Ginseng tengah berjuang menghadapi peningkatan kembali infeksi virus corona. Para dokter menentang perintah kembali bekerja dan ancaman hukuman untuk memprotes rencana reformasi tenaga kerja medis pemerintah.
Pemogokan tiga hari itu diselenggarakan oleh Asosiasi Medis Korea (KMA), yang memiliki sekira 130.000 anggota, termasuk dokter magang dan dokter residen di rumah sakit umum dan praktisi di klinik lingkungan.
Aksi itu digelar setelah pemogokan sebelumnya selama berminggu-minggu dan di saat Korea Selatan menghadapi munculnya kembali kasus-kasus Covid-19. Pada Rabu, pemerintah melaporkan setidaknya 320 kasus baru Covid-19 dibandingkan sehari sebelumnya.
BACA JUGA: Ribuan Jemaat Gereja Dikarantina Setelah Klaster Covid-19 Baru Muncul di Korsel
Diwartakan Al Jazeera, para petugas medis menentang rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran selama beberapa tahun, mendirikan sekolah kedokteran umum, mengizinkan asuransi pemerintah untuk menanggung lebih banyak pengobatan oriental, dan memperluas cakupan telemedicine.
Mereka mengatakan uang itu akan lebih baik digunakan untuk meningkatkan gaji dan kondisi untuk mendorong lebih banyak orang bekerja di luar Seoul.
Kantor berita Yonhap melaporkan, pemogokan yang dimulai pada Rabu itu memaksa lima rumah sakit umum besar Korea Selatan untuk membatasi jam kerja mereka dan menunda jadwal operasi.
Sejumlah klinik lingkungan juga ditutup pada Rabu. Sekira 33 persen praktisi medis menutup klinik mereka selama pemogokan pertama mereka awal bulan ini.
BACA JUGA: Korsel Tutup Semua Sekolah di Seoul karena Peningkatan Kasus Covid-19
Awal pekan ini, para dokter mencapai kesepakatan dengan pemerintah untuk terus menangani pasien virus corona, tetapi gagal menemukan kompromi terkait kekhawatiran mereka yang lebih luas.
"Pemerintah sekarang tidak punya pilihan selain mengambil tindakan hukum yang diperlukan seperti perintah untuk membuka bisnis agar tidak membahayakan nyawa dan keselamatan warga," kata Menteri Kesehatan Park Neung-hoo dalam sebuah penjelasan.
