Terbantu Secara Ekonomi, Warga Aceh Antusias Mengikuti Program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian PUPR
ACEH – Cuaca siang itu begitu terik, puluhan pekerja pria lengkap dengan APD yakni rompi, helm, sepatu dan masker tampak sibuk melaksanakan pengerjaan galian di pinggir ruas jalan Lambaro Batas Pidie, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, Senin (24/08/2020). Sepintas mereka seperti para tukang biasa, namun mereka ternyata adalah warga setempat yang dilibatkan dalam Program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian PUPR.
PKT adalah program yang secara khusus diselenggarakan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam membantu mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 secara ekonomi.
Fitrianda, salah satu warga terlibat pengerjaan revitalisasi drainase mengaku bersyukur dilibatkan dalam program padat karya ini, karena bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan. “Alhamdulillah saya bisa ikut pekerjaan ini, dengan uang yang saya terima saya terbantu untuk ekonomi keluarga,”tuturnya.
Warga Aceh yang berprofesi sebagai pengemudi angkutan umum ini sejak pandemi terpaksa harus kehilangan mata pencaharian karena sepinya penumpang. “Sekarang penumpang berkurang, makanya diajak bekerja di sini saya dan warga sangat terbantu sekali. Semoga ke depan ada terus program seperti ini dari pemerintah untuk masyarakat,” harapnya.
Warga setempat memang merasa bersyukur karena mendapatkan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp132 ribu per hari yang dibayar secara tunai. Warga yang sebagian besar bermata pencaharian petani ini bekerja setiap harinya dari pukul delapan pagi hingga pukul lima sore di bawah pengawasan Petugas Kementerian PUPR.
“Aktivitas yang sedang berlangsung sekarang kita sedang revitalisasi drainase tujuannya untuk pemulihan ekonomi. Panjang pengerjaan revitalasis drainase di sini 200 meter dengan melibatkan 45 warga yang kami libatkan setiap harinya dan kami berikan upah minimum provinsi.,” jelas Rita Marleni dari Kementerian PUPR.
Rita menjelaskan di lokasi Lambaro Batas Pidie yang berada dalam pengawasannya terdapat 7,1 km yang terbagi dalam 9 titik lokasi, salah satunya adalah lokasi yang dikunjungi Okezone. Rencananya, revitalasi drainase ini akan dilaksanakan selama 20 hari ke depan.
“Jadi, kita pekerjakan warga dengan sistem padat karya yang lansung dibayar harian, pekerjaannya adalah galian dan pemasangan batu mortar kira kira di sini kita sekitar 20 hari. Warga sangat antusias ya, kami bekerja sama dengan lurah. Kita prioritaskan warga yang berada di lokasi pekerjaan, jika kurang kita tambah dari warga desa lainnya”
PUPR Program Perluasan PKT Kementrian PUPR Senilai Rp 1,2 Triliun di 34 Provinsi
Untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian PUPR memperluas cakupan Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) di luar program PKT rutin tahun 2020. Perluasan cakupan program PKT tersebut telah dimulai di 34 Provinsi seluruh Indonesia untuk pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 Km dan pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) dengan total anggaran Rp 1,2 triliun. Direncanakan program ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 2.532.912 Hari Orang Kerja (HOK).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. “Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Menteri Basuki.
Untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun. Alokasi anggaran tersebut dibagi untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional di Wilayah Barat (Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan) sebesar Rp. 587 miliar dan Rp. 413 miliar untuk di Wilayah Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua).
Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, sebaran pelaksanaan program Padat Karya revitalisasi drainase jalan nasional itu yaitu di Sumatera sepanjang 1.668 Km dengan rencana 677.163 HOK dengan alokasi anggaran Rp 309 miliar. Untuk pulau Jawa dan Bali akan dikerjakan sepanjang 773 Km dengan 357.800 HOK dan anggaran sebesar Rp 154 miliar. Kemudian untuk pulau Kalimantan akan direvitalisasi drainase jalan nasional sepanjang 807 Km dengan 176.465 menggunakan anggaran Rp 124 miliar.
Pekerjaan serupa juga dilakukan pada Kepulauan Nusa Tenggara dengan target revitalisasi drainase sepanjang 341 Km dengan rencana 141.196 HOK dan anggaran Rp 71 miliar. Sementara di pulau Sulawesi akan dikerjakan 953 Km revitalisasi dengan 806.479 HOK dan anggaran Rp 189 miliar. Kemudian di kepulauan Maluku panjang yang dikerjakan 230 Km dengan rencana 183.764 HOK dan anggaran Rp 70 miliar. Dan yang terakhir di pulau Papua akan dilakukan revitalisasi 225 Km dan 190.045 HOK dengan Rp 81 miliar.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerkan PUPR Hedy Rahadian mengatakan, pekerjaan Padat Karya mendukung pemulihan ekonomi nasional ini fokus pada penanganan drainase jalan yang sudah hilang akibat sedimentasi. "Kita buatkan kembali, yang sudah mampet salurannya kita jebol lagi. anggaran sebenarnya sampai Desember, namun kita konsentrasikan di bulan Agustus dan September selesai agar jangan sampai ada kontraksi ekonomi,” terang Hedy.
Perluasan cakupan program PKT Kementerian PUPR juga dilaksanakan untuk pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100 ribu Ton dengan anggaran Rp. 200 miliar di 34 Provinsi. Alokasi tersebut sebesar Rp. 114 miliar diperuntukkan untuk di Wilayah Barat (Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan) sebanyak 56.489 ton dan Rp. 86 miliar untuk di Wilayah Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua) sebanyak 43.511 ton.
Di Provinsi Aceh, Kementerian PUPR melalui Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh telah memulai program PKT revitalisasi drainase jalan nasional dengan target sepanjang 150 km terdiri dari pekerjaan saluran tanah 133 km dan saluran pasangan/diperkeras sepanjang 37 km.
Sedangkan untuk pengadaan material CPHMA dianggarkan sebesar Rp 6 miliar sebanyak 3.000 ton. "Pelaksanaannya telah dimulai sejak minggu lalu. Diharapkan dengan program ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 65.222 HOK dengan alokasi dana Rp 30 miliar di tahun 2020. Hingga saat ini sudah menyerap tenaga kerja sebanyak 6.481 HOK. Targetnya akhir September 2020 pekerjaan rampung," kata Kepala BPJN Aceh Elvi Roza.
Selain dua program tersebut, masih terkait dukungan pemulihan ekonomi nasional, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR juga melakukan pembelian LDW dengan anggaran Rp 5 miliar. LDW adalah alat yang digunakan untuk menguji kekuatan struktur tanah dasar/granular secara semi otomatis dan portable sehingga mudah dibawah ke lokasi proyek yang masih sulit diakses.
Ditjen Bina Marga juga menyiapkan anggaran senilai Rp 20 miliar untuk membeli Bahan Olahan Karet Rakyat (Bokar) sebagai campuran aspal langsung dari petani yang akan dibeli 2.000 ton Bokar di Bengkulu. Pemanfaatan Bokar sebagai campuran aspal selain membuat kualitas jalan lebih bagus dibandingkan aspal biasa, juga berupaya menyerap hasil karet petani lokal.
CM
(Yaomi Suhayatmi)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
