DPRD DKI Minta Anies Kembalikan Pokir
JAKARTA - Empat fraksi DPRD DKI Jakarta melakukan aksi walkout dalam rapat paripurna pengesahan Peraturan Daerah (Perda) pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2019, Senin (7/9/2020). Penolakan karena Pemprov DKI Jakarta tidak mengakomodir pokok pikir (Pokir) DPRD.
Sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta yang melakukan aksi keluar ruangan paripurna atau walk out yaitu Fraksi PSI, Fraksi Partai Golkar, Fraksi NasDem dan Fraksi PAN. Baca Juga: Berikut Sebaran 196.989 Kasus Corona di 34 Provinsi
Ketua Fraksi Partai Golkar, Basri Baco mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak punya niat baik untuk bekerjasama dengan DPRD sebagai mitra legislatif. Menurutnya, hampir satu tahun legislatif dilantik dan sudah mengikuti kegiatan reses sebanyak tiga kali, tidak ada satu pun yang diakomodir eksekutif.
"Pokir menjadi hak anggota dewan sebagai alat untuk membantu masyarakat bawah terkait usulan usulan juga tidak diakomodir," kata Basri Baco saat keluar ruangan paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (7/9/2020).
Baca Juga: Ini Penyebab Terjadinya Kasus Covid-19 dari Klaster Keluarga
Baco menjelaskan, penolakan sejumlah fraksi terhadap pertanggungjawaban P2APBD 2019 itu sebenarnya bertujuan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak bekerja sendiri dan bisa menghargai legislatif sebagai mitranya. Dia pun meminta Gubernur mengembalikan hak dewan untuk bisa membantu masyarakat melalui pokir.
"Konsep e-pokir itu sudah dipakai di seluruh provinsi dan aman-aman saja. Enggak ada yang ditangkap KPK. Kita juga siapa yang mau berurusan sama KPK," pungkasnya
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
