Jelang Pilkada, Bawaslu Temukan Setengah Juta Pemilih Tak Penuhi Syarat di Jambi

Azhari Sultan, Okezone · Kamis 17 September 2020 14:14 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 17 340 2279310 jelang-pilkada-bawaslu-temukan-setengah-juta-pemilih-tak-penuhi-syarat-di-jambi-fKO2vanHXf.jpg Ilustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)

JAMBI - Jelang Pilkada serentak di Provinsi Jambi, Bawaslu Provinsi Jambi mencatat sebanyak 45.756 pemilih ganda, 500.470 yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan 45.000 orang yang meninggal dunia.

Inilah yang lagi disoroti anggota Bawaslu Provinsi Jambi Fahrul Rozi saat dihubungi.

"Totalnya ada 45.756 yang ganda. Disamping itu, kita juga mempersoalkan dan mempertanyakan yang tidak memenuhi syarat (TMS)," katanya, Kamis (17/9/2020).

Menurutnya, Bawaslu punya prinsip daftar pemilih itu benar-benar nanti pada hajatan 9 Desember itu daftar pemilih yang berkualitas, akurat, mutakhir dan komprehensif (lengkap).

"Nah, untuk mencapai itu tentu ada perbaikan-perbaikan yang harus Bawaslu sampaikan kepada KPU provinsi," tuturnya.

Dia menjelaskan, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, misalnya salah satunya, dari hasil analisis Bawaslu daftar pemilih sementara yang sudah dilakukan pleno ditingkat KPU kabupaten/kota.

"Bawaslu masih menemukan kegandaan, dalam DPS itu ada data ganda yang sudah kita temukan dan itu sudah kita sampaikan," katanya.

Pihaknya berharap, ini harus diaudit dan difaktualkan tidak serta merta langsung dicoret. Karena, sambungnya, nanti belum tentu itu apakah ganda, karena diambil 3 elemen ganda seperti nama, tempat lahir dan tanggal lahir

"Jadi 3 elemen itu kita ambil kegandaan didalam DPS yang sudah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota," imbuh Rozi

Selain itu, menurutnya, jumlah TMS hampir setengah juta, 500.470 yang tidak memenuhi syarat. "TMS itu terbagi 9 kategori, ada yang meninggal dunia, pindah domisili dan sebagainya," ujarnya.

Selain itu, dalam catatannya, jumlah yang meninggal dunia cukup banyak, dari masa coklit sampai sekarang itu hampir 45.000 orang yang meninggal dunia.

"Nah tentu ini harus Bawaslu validasi, kita validasi dan faktualkan benar ga orang itu meninggal dunia. Jangan nanti orang itu masih hidup tau-tau dicoret, kan itu masuk kategori menghilangkan hak orang untuk memilih," tukas Rozi.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini