Soal KAMI, Moeldoko: Kalau Gagasannya Bagus Kita Ambil
JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menanggapi santai kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ia tidak masalah dengan hadirnya kelompok tersebut. Kata Moeldoko, pihaknya tidak akan segan untuk mengambil dan menjalankan gagasan dari KAMI selama itu baik bagi negara.
"Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silakan saja, tidak ada yang melarang," ucap Moeldoko melalui keterangan tertulis resmi dari Staf Komunikasi Politik KSP, Kamis (1/10/2020).
Sekadar diketahui, keterangan tertulis tersebut berbentuk tanya jawab antara Moeldoko dengan Staf Komunikasi Politik KSP dalam rangka di peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
Menurut Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu, jika gagasan KAMI bagus maka bisa diambil. "Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," jelasnya.
Namun demikian, Moeldoko enggan menanggapi berlebihan terkait hadirnya KAMI. Ia mempersilakan jika KAMI menyemaikan berbagai gagasan dalam konteks demokrasi. Namun jika bentuknya akan mengganggu stabilitas maka ia mengingatkan itu ada risikonya.
Baca Juga : Pandemi Covid-19 Ancam Kesehatan 25 Juta Anak Indonesia
"Dinamika politik selalu berkembang. Tidak ada namanya dinamika yang stagnan. Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU, terus ada apalagi, kan? Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan. Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silahkan," ucapnya.
"Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada resikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," tegas dia.
Sebagaimana diketahui, berbagai tokoh bangsa mendeklarasikan KAMI beberapa waktu lalu. Mulai dari Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, politikus Ahmad Yani, filusuf Rocky Gerung, serta sejumlah tokoh lainnya. Deklarasi KAMI juga terjadi di berbagai daerah.
KAMI mendeklarasikan diri sebagai gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan KAMI didasarkan pada konstitusi. Belakangan kehadiran KAMI menuai kontroversi. Deklarasi atau pertemuan yang digelar di daerah kerap diadang oleh kelompok lainnya.
Presidium KAMI juga meminta Presiden Jokowi dan DPR tidak melanjutkan pembahasan tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kemudian meminta Jokowi menyerukan lembaga pemerintah dan penyiaran publik menayangkan film G30S/PKI.
(Angkasa Yudhistira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
