Jaga Kondusifitas Pilkada, Polri Minta Humas Pemerintah Konter Isu Negatif
JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajak kepada jajaran humas instansi pemerintah, yang tergabung dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas), turut serta memaksimalkan fungsi kehumasan, sebagai upaya menjaga kondusivitas dalam Pilkada Serentak 2020.
"Sampaikan informasi yang cepat dan tepat, serta mampu mengkonter isu-isu negatif," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Prabowo Argo Yuwono, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Karopenmas Brigjen Awi Setyono, saat Pertemuan Bakohumas, Selasa (20/10/2020).
Dalam pertemuan yang dikemas dengan kegiatan webinar bertemakan "Kontroversi Pilkada? Humas Jaga Kondusivitas" itu, Argo juga mengemukakan isu-isu itu berhubungan dengan Pilkada secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada gilirannya kehadiran Humas pemerintah mampu menjaga kondisivitas, terlebih dalam situasi pandemi saat ini.
Dalam hal ini, Argo pun mengutip joke dari pecinta kopi yang diharapkan dapat menginspirasi insan humas pemerintah.
"Jika hadirmu sekedar ada, tanpa ada rasa, kupastikan kopi masih lebih baik dari dirimu," ujar Argo.
Karena itu, Argo mengajak jajaran humas pemerintah untuk memperkuat peran dan fungsi masing-masing sebagai upaya menjaga kondusivitas dan eksistensi humas.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Bakohumas Prof. Dr. Widodo Muktiyo menyampaikan kesiapan Bakohumas untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi Covid 19.
"Ini budaya baru melaksanakan Pilkada dengan mensukseskan protokol kesehatan," ujarnya.
Ia meminta jajaran humas pemerintah untuk bekerja profesional sebagaimana dilakukan humas-humas swasta. "Kita harus cepat merespon isu-isu negatif agar tidak berkembang luas," tutur Widodo.
Sementara itu, dosen Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Emrus Sihombing menyarankan agar setiap ASN memiliki tiga akun sosial untuk menguasai pembicaraan di media sosial.
"Harusnya narasi di medsos itu dikuasai negara karena memiliki ASN yang besar," terang Emrus seraya menyoroti rendahnya partisipasi ASN dalam mengkonter berita hoaks di medsos.
Sementara itu, Irjen Argo pun mengemukakan, terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meskipun sudah diatur secara tegas dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020, Tentang Pelaksanaan Pilkada Dalam Kondisi Covid 19, di lapangan masih ditemui sejumlah pelanggaran protokol kesehatan.
Ia mengingatkan, kondisi tersebut dapat mengundang berbagai reaksi masyarakat, yang dapat mengancam kondisivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kabaganev Ops Polri Kombes Moh. Firman menambahkan, Polri sudah menyiapkan strategi untuk meminimalisir pelanggaran protokol kesehatan dalam pilkada serentak saat ini.
"Pelanggarannya cenderung meningkat tapi kami sudah mulai berhasil menekannya," jelas Firman.
Menurut Firman, Polri melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya agar penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 tetap dalam protokol kesehatan.
(Awaludin)
