Pemberantasan Korupsi Disorot, DPR Sebut Fungsi Pencegahan Digenjot KPK
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni tidak sependapat dengan penilaian Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menyebut bahwa satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah sukses mengebiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena lebih mementingkan investasi ketimbang penegakan hukum.
Menurut Sahroni, dari catatan sejauh ini, KPK sangat aktif melakukan berbagai program pencegahan korupsi, di mana dalam menjalankan fungsi pencegahan juga hal penting dalam pemberantasam korupsi.
“Saya rasa enggak begitu. Mungkin ICW hanya melihat kinerja KPK dari berapa banyak koruptor yang ditangkap. Padahal kan kita semua sepakat, yang harus digenjot oleh KPK adalah fungsi pencegahan. Bagaimana orang tidak bisa leluasa lagi melakukan korupsi,” kata Sahroni kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).
Baca Juga: Puan: 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Hadapi Banyak Tantangan
Legislator Dapil DKI Jakarta III ini mengungkap, KPK sendiri telah memiliki Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stratnas PK) yang telah dilakukan oleh 54 kementerian/lembaga di 34 provinsi, 508 kabupaten/kota dan secara nasional. Adapun pencapaian dari program ini adalah sebesar 58,52% ada dalam kategori baik.
