(Baca juga: Jangan Lihat FPI dari Sisi Negatifnya Saja)
Berdasarkan informasi yang dihimpun Okezone, pada tahun 2002 tepatnya diacara tablig akbar ulang tahun FPI yang ke-4 yang FPI menuntut agar syariat Islam dimasukkan pada Pasal 29 UUD 45.
Namun Anggota Dewan Penasihat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Dr. J. Soedjati Djiwandono berpendapat bahwa dimasukkannya tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945 yang diamendemen, justru dikhawatirkan akan memecah belah kesatuan bangsa dan negara, mengingat karekteristik bangsa yang majemuk.
Pembentukan organisasi yang memperjuangkan syariat Islam dan bukan Pancasila inilah yang kemudian menjadi wacana pemerintah Indonesia untuk membubarkan ormas Islam yang bermasalah pada tahun 2006.
Kontroversi