Moeldoko: Pemerintah Tak Bisa Dicap Kriminalisasi Ulama
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah pemerintah mengkriminalisasi ulama. Bahkan, ia bingung dengan istilah itu. Hal tersebut dikatakan Moeldoko merespons pernyataan Habib Rizieq Shihab terkait syarat rekonsiliasi.
"Sebenarnya tidak ada istilah kriminalisasi ulama, itu enggak ada. Kita tidak mengenal istilah itu dan kita tidak mau," ujarnya saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2020).
Moeldoko melihat istilah 'kriminalisasi ulama' digunakan untuk membangun emosi publik. Karenanya, Moeldoko tak setuju pemerintah dicap seperti itu.
"Nah kadang-kadang untuk membangun sebuah emosi, istilah-istilah itu dikedepankan. Jadi saya ingin katakan pada masyarakat Indonesia bahwa negara melindungi segenap bangsa dan warga negaranya. Enggak ada negara semena-mena," jelas dia.
Di sisi lain, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya. Karena itu, penegakkan hukum harus dilakukan terhadap mereka yang salah. Jika terus dibiarkan maka akan kacau balau.
Baca juga: Habib Rizieq Belum Karantina Mandiri, Kemenko PMK: Harusnya Ikuti Prosedur
"Tetapi negara juga harus menegakkan aturan melalui law enforcement, kalau enggak kacau balau kan," tandas Moeldoko.
Sebelumnya diberitakan, Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab bersedia membuka pintu rekonsiliasi dengan pemerintah. Asalkan, pemerintah menghentikan tindakan semena-mena yang di antaranya mengkriminalisasi ulama, mengkriminalisasi aktivis dan lain sebagainya.
"Tidak ada rekonsiliasi tanpa dialog, dialog itu penting sudah dan ga boleh penguasa itu tangkap kanan tangkap kiri. Kriminilasisi sudah enggak boleh,” ujar Habib Rizieq sebagaimana dilihat dalam YouTube Front TV, Kamis 12 November 2020.
(Qur'anul Hidayat)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
