Sanksi ASN Tak Netral di Pilkada: Penurunan Pangkat hingga Pemberhentian
JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan agar ASN menjaga netralitasnya di pilkada serentak ini.
Plt Karo Humas BKN paryono mengatakan ASN yang tidak netral dinilai melakukan pelanggaran terhadap UU No.5/ 2014 tentang ASN dan PP No.42/ 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.
“Jenis sanksi terhadap pelanggaran netralitas diatur dalam PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS dengan tingkat sanksi yang dikenakan berupa hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/11/2020).
Paryono menguraikan bentuk sanksi-sanksi hukuman sedang dan berat. Dimana untuk sanksi hukuman sedang berupa penundaan gaji hingga penurunan pangkat.
“Penjatuhan sanksi hukuman disiplin sedang memiliki urutan penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun. Kedua, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Ketiga penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun,” ungkapnya.
Baca Juga: Soal Netralitas ASN di Pilkada, Mendagri Ingatkan Sanksi Pemberhentian
Sementara sanksi hukuman berat mulai dari penurunan pangkat selama tiga tahun hingga pemberhentian tidak dengan hormat.
“Sanksi hukuman disiplin berat memiliki urutan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Kedua, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Ketiga, pembebasan dari jabatan. Keempat pemberhentian," jelasnya.
(Khafid Mardiyansyah)
