PRESIDEN Prancis, Emmanuel Macron, memberikan waktu dua minggu untuk para pemimpin Muslim di negara tersebut guna menerima "piagam nilai-nilai republik". Ini sebagai bagian dari upaya luas untuk mengatasi Islam radikal.
Langkah tersebut ditempuh kurang dari sebulan sejak terjadi serangan-serangan yang dikatakan dilakukan orang-orang radikal.
Ultimatum Presiden Macron disampaikan pada Rabu (18/11) di hadapan para pemuka agama dalam wadah Dewan Muslim Prancis (CFCM) dan waktu yang diberikan adalah 15 hari.
Mereka yang hadir dalam pertemuan di Istana Élysée antara lain delapan pengurus Dewan Muslim Prancis. Presiden Macron didampangi Menteri Dalam Negeri Gérald Darmanin
Dalam piagam akan disebutkan bahwa, adalah agama dan bukan gerakan politik, serta melarang "campur tangan asing" dalam kelompok-kelompok Muslim.
"Dua dasar akan dituangkan dalam piagam: penolakan politik Islam dan semua bentuk campur tangan asing," kata seorang sumber kepada surat kabar Le Parisien setelah pertemuan Rabu malam.
Dewan Muslim Prancis setuju untuk membentuk Dewan Imam Nasional yang dilaporkan akan mengeluarkan akreditasi bagi para imam.
Macron membela tegas sekulerisme Prancis menyusul serangan-serangan terbaru, termasuk pemenggalan seorang guru yang menunjukkan karikatur Nabi Muhammad dalam diskusi di kelas bulan lalu.
"Separatisme Islam"
Presiden Macron juga mengumumkan langkah baru mengatasi hal yang disebutnya "separatisme Islam" di Prancis.
Langkah ini meliputi pembuatan rancangan undang-undang luas untuk mencegah radikalsasi, di antaranya mencakup:
Pembatasan sekolah rumah dan pemberian hukuman lebih berat kepada mereka yang mengintimidasi pejabat publik dengan menggunakan dalih agama
Memberikan nomer indentifikasi kepada anak-anak untuk memastikan mereka bersekolah
Orang tua yang melanggar peraturan dapat diancam dengan hukuman penjara maksimal enam bulan dan juga denda besar
Larangan memberikan informasi pribadi yang memungkinkan keberadaan orang tersebut dapat dilacak oleh mereka yang ingin mengancam keselamatannya
"Kita harus menyelamatkan anak-anak kita dari cengkeraman Islam radikal," kata Darmanin kepada surat kabar Le Figaro.
RUU tersebut akan dibahas kabinet Prancis pada tanggal 9 Desember.
Guru tulis email soal serangan kebencian
Samuel Paty, guru yang dipenggal di luar sekolahnya bulan lalu, menjadi sasaran serangan kebencian online sebelum kematiannya pada tanggal 16 Oktober.
Surat kabar Le Monde menerbitkan surat-surat elektronik antara Paty dan sejumlah koleganya pada hari-hari sesudah ia menunjukkan karikatur Nabi Muhammad di kelas.
"Ini sangat mengganggu dan khususnya ini berasal dari keluarga yang anaknya tidak ada di kelas saya dan bukan seseorang yang saya kenal," tulis Paty. "Ini menjadi rumor jahat."
Dalam email terpisah ia menulis: "Saya tidak akan lagi memberikan pelajaran mengenai tema ini - Saya akan memilih bentuk kebebasan lain sebagai bahan pelajaran."
