JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melakukan pengamatan di 59 daerah dari 270 daerah, yang melakukan Pilkada Serentak 2020. Hasilnya, ditemukan 826 tempat pemungutan suara (TPS) yang terlambat dibuka dari 16 daerah.
"Pemilihan Kepala Daerah di 270 daerah pemilihan berlangsung pada hari ini, masyarakat diminta untuk datang melakukan pencoblosan pemilihan kepala daerah ke tempat pemungutan suara masing-masing di daerahnya," kata Koordinator Nasional (Koornas) JPPR Alwan Ola Riantoby dalam keterangannya, Rabu (9/12/2020).
Baca juga:
Calon Bupati Kabupaten Barru Malkan Amin Meninggal Dunia di Hari Pencoblosan
Ketua KPU RI : Protokol Kesehatan di Pilkada Tangsel Berjalan Baik
Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun Tentang Pemungutan dan penghitungan suara, Pasal 3 menjelaskan pemungutan suara di TPS sebagimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
Alwan menjelaskan, adanya kepatuhan dan pelaksanaan prosedur pemilihan, yang menegaskan TPS harus dibuka pukul 7.00 WIB dan di tutup pukul 13.00 WIB. Dalam proses pemantauan JPPR sejak jam 07.00 WIB sampai jam 9.30 WIB, menemukan beberapa temuan hasil pemantauan.
Pertama, kata Alwan, 826 TPS tidak buka tepat waktu. Yakni, 36 TPS di Cianjur,
65 TPS di kabupaten Sukabumi, 45 TPS di Tangerang Selatan (Tangsel), 110 TPS di Buton Utara, 43 TPS di Manggarai Barat, 5 TPS Di Kota Depok, dan 16 TPS di Karawang.
Lalu 73 TPS di Kota Medan, 82 TPS di Mandailing Natal, 98 TPS Buru Selatan, 112 TPS di Kabupaten Kaimana, 54 TPS di Kabupaten Majene, 12 TPS Di Kabupaten Gowa, 32 TPS di Provinsi Sulawesi Utara, 16 TPS di Provinsi Jambi, dan 27 TPS di Provinsi Kepulauan Riau.
"Salah satu alasan dari keterlambatan di bukanya TPS adalah lambatnya Logistik dan APD tiba di TPS. Selain itu, di kabupaten Pandeglang 2 kecamatan di pindahkan yaitu kecamatan Panimbang dan di Kesik akibat kebanjiran," terang Alwan.
Dalam hal penyelenggaraan, sambung Alwan, penyelenggara mestinya sudah memitigasi aspek keterlambatan logistik, sehingga tidak berdampak pada keterlambatan di bukanya TPS.
"Dalam pemantauan, JPPR memastikan tidak ada masyarakat pemilih yang kehilangan hak pilihnya hanya urusan ketidakpatuhan prosedur, atau keterlambatan logistik," papar Alwan.
Selain itu, Alwan menambahkan, JPPR juga menemukan surat suara yang sudah tercoblos. Sampai pukul 09.30 WIB, pemantauan JPPR di TPS menemukan adanya surat suara yang sudah tercoblos. Hal di terjadi di TPS 4 kampung Karanganyar, Desa Tamansari, Kabuoaten Situbondo, Jawa Timur.
"Praktik kecurangan dengan mencoblos surat suara bisa terjadi di banyak daerah. Sehingga dorongan ke Bawaslu agar lebih memperhatikan praktek dugaan tersebut dan berani memberikan penindakan," sarannya.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.