PBB: Politisasi Covid-19 Menimbulkan Banyak Pelanggaran HAM
KETIKA dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia pada 10 Desember, Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet memperingatkan politisasi pandemi virus corona merusak berbagai hak asasi manusia termasuk hak sosial ekonomi dan budaya hingga hak sipil dan politik.
Virus corona menghancurkan kehidupan dan mata pencaharian ratusan juta warga. Pada skala global, sedikitnya 68 juta orang terinfeksi dan menewaskan lebih dari 1,5 juta orang selama pandemi, menurut Universitas Johns Hopkins.
Vaksin yang aman dan efektif sudah di depan mata, sehingga memberi harapan pandemi Covid-19 sudah bukan kenyataan lagi melainkan sekedar catatan sejarah.
Baca Juga: Epidemolog Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Harus Setelah Uji Klinis Fase 3
Akan tetapi Michelle Bachelet mengemukakan vaksin medis tidak akan mencegah atau menyembuhkan kerusakan sosial ekonomi yang disebabkan oleh pandemi.
Ia menjelaskan satu-satunya hal yang dapat mencapai itu adalah "vaksin hak asasi manusia." Prinsip dasarnya, menurut ketua HAM PBB itu, tercantum dalam Deklarasi Universal HAM, yang dirayakan pada Hari Hak Asasi Manusia.
Deklarasi itu berisi perjanjian internasional penting untuk melindungi hak-hak kelompok marjinal termasuk anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas dan pekerja migran.
Sayangnya, Bachelet menambahkan, kegagalan banyak negara dalam menangani virus corona dengan serius dan bertindak cepat untuk mencegah penyebarannya telah mengikis perlindungan dan hak-hak mendasar tersebut.
