MPR Minta Ormas Moderat Lebih Dirangkul Pemerintah
Basarah mengatakan seruan KH Hasyim Asy'ari itu disampaikan ketika Republik Indonesia yang baru "seumur jagung" sedang terancam oleh gempuran tentara sekutu di awal kemerdekaan.
Dia menjelaskan, berdasarkan kenyataan sejarah tersebut, jika ada ormas dari kalangan agama apa pun terindikasi kuat ingin merongrong persatuan bangsa dan keutuhan negara, masyarakat bisa menilai ormas itu jelas tidak menjalani pesan-pesan agamanya dengan baik.
"Padahal agama apa pun pasti mengajarkan umatnya melakukan kebaikan untuk kemajuan peradaban manusia, bukan memerintahkan pada kehancuran peradaban," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai agar ruh perjuangan yang pernah ditunjukkan ormas-ormas keagamaan itu terus menyala dan terjaga, peran serta perhatian pemerintah sangat dibutuhkan.
Karena itu dia menilai negara harus hadir dalam membina, memberdayakan, mengawasi rekam jejak dan kegiatan organisasi massa karena alat kelengkapan pemerintah sudah lengkap misalnya di Kementerian Dalam Negeri ada Dirjen Kesbangpol.
"Di ranah negara, program moderasi beragama telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, yang pada intinya mengoptimalkan peran FKUB untuk membumikan moderasi beragama dalam masyarakat yang majemuk," katanya.
(Angkasa Yudhistira)
