Pemerintah Kembali Berlakukan Pembatasan Kegiatan, Provinsi Jawa_Bali Kena Semua
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan kegiatan. Hal ini karena tingginya penambahan kasus positif covid-19. Selain itu keterisian tempat tidur di rumah sakit (RS) juga meningkat.
“Oleh karena itu pemerintah membuat kriteria terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan ini juga sesuai dengan undang-undang yang telah dilengkapi dengan PP 21/2020 dimana mekanisme pembatasan tersebut,” katanya, Rabu (6/1/2021).
BACA JUGA: Gantikan Bima Arya, Wakil Wali Kota Bogor Jadi Penerima Vaksin Pertama
Dia menegaskan bahwa pembatasan ini bukan pelarangan kegiatan.
“Pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan. Tapi ini adalah pembatasan,” tuturnya.
Airlangga menyebutkan kriteria-kriteria pembatasan kegiatan antara lain tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional ataupun 3%, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu di bawah 82%, tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sekitar 14%, dan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi yang di atas 70%.
Dia mengatakan seluruh Provinsi Jawa-Bali akan melakukan pembatasan kegiatan tersebut.
“Nah penerapan pembatasan secara terbatas tersebut dilakukan di Provinsi Jawa-Bali. Karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari 4 parameter yang ditetapkan,”
BACA JUGA: 2 Terduga Teroris JAD di Makassar Ditembak Mati
.”DKI Jakarta BOR-nya di atas 70%. Banten BOR di atas 70%, kasus aktif di atas nasional kesembuhan dibawah nasional. Jabar BOR di atas 70%. Jateng BOR di atas 70%, kasus aktif di atas nasional , kasus sembuh dibawah nasional. DIY BOR di atas 70%, kasus aktif di atas nasional, kesembuhan dibawah nasional. Jatim BOR di atas 70%, tingkat kematian di atas nasional,” paparnya.
Pembatasan sendiri akan dilakukan pada tanggal 11 hingga 25 Januari mendatang. Dimana pemerintah akan terus melakukan evaluasi.
"Pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat untuk pelaksanaan protokol kesehatan. Menjaga jarak mencuci tangan dan memakai masker. Dan meningkatkan operasi yustisi yang dilakukan satpol PP, kepolisian, dan unsur TNI," pungkasnya.
(Rahman Asmardika)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
