AS Tuduh Kebijakan China Terhadap Muslim Uighur dan Etnis Minoritas di Xinjiang Sebagai Genosida

Sejak tahun lalu, pemerintahan Trump telah menjatuhkan sanksi kepada banyak pejabat dan perusahaan atas aktivitas mereka di Taiwan, Tibet, Hong Kong, dan Laut China Selatan.

Hukuman ini menjadi lebih parah pada awal tahun 2020 ketika Trump dan Pompeo menuduh China berusaha menutupi pandemi virus Covid-19.

Pada Sabtu (16/1), Pompeo mencabut pembatasan pada kontak diplomatik AS dengan pejabat Taiwan. Hal ini memicu teguran keras dari China.

Lima hari lalu, pemerintah mengumumkan akan menghentikan impor kapas dan tomat dari Xinjiang. Pejabat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan mengatakan mereka akan memblokir produk dari sana yang dicurigai diproduksi dengan kerja paksa.

Diketahui, Xinjiang adalah pemasok kapas global utama. Sehingga pembatalan pesanan tersebut dapat berdampak signifikan pada perdagangan internasional.

Pemerintahan Trump telah memblokir impor dari masing-masing perusahaan yang terkait dengan kerja paksa di wilayah tersebut. AS juga telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat Partai Komunis yang memiliki peran penting dalam kampanye tersebut.

Menurut pejabat AS dan kelompok hak asasi manusia, China telah memenjarakan lebih dari satu juta orang, termasuk Muslim Uighur dan kelompok etnis mayoritas Muslim lainnya, di jaringan kamp konsentrasi yang luas.

Orang-orang menjadi sasaran penyiksaan, sterilisasi dan indoktrinasi politik selain kerja paksa sebagai bagian dari kampanye asimilasi di wilayah yang penduduknya secara etnis dan budaya berbeda dari mayoritas Cina Han.

Terkait hal ini, China membantah semua dakwaan. China mengatakan kebijakannya di Xinjiang hanya bertujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut dan membasmi radikalisme. China juga menolak kritik atas apa yang dianggap sebagai urusan internalnya.

(Susi Susanti)