AS Tuduh Kebijakan China Terhadap Muslim Uighur dan Etnis Minoritas di Xinjiang Sebagai Genosida

Susi Susanti, Koran SI · Rabu 20 Januari 2021 06:36 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 20 18 2347415 as-tuduh-kebijakan-china-terhadap-muslim-uighur-dan-etnis-minoritas-di-xinjiang-sebagai-genosida-B4sCPny2hu.jpg Foto: Reuters

WASHINGTON – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo telah menjatuhkan sanksi baru setelah menilai kebijakan China terhadap Muslim dan etnis minoritas di Xinjiang merupakan “genosida”

Keputusan ini dibuat hanya 24 jam sebelum Presiden terpilih Joe Biden menjabat.

Langkah tersebut menjadi langkah terbaru dari serangkaian langkah yang diambil pemerintahan Donald Trump terhadap China.

“Setelah memeriksa dengan cermat fakta-fakta yang ada, saya telah memutuskan bahwa setidaknya sejak Maret 2017, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), di bawah arahan dan kendali Partai Komunis Tiongkok (PKT), telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap sebagian besar Muslim Uighur dan anggota kelompok etnis dan agama minoritas lainnya di Xinjiang,” terangnya melalui pernyataan, dikutip Evening Standard.

(Baca juga: Pidato Perpisahan Joe Biden Penuh Air Mata)

Dia menuduh RRT melakukan berbagai kejahatan termasuk kerja paksa, penyiksaan, pemenjaraan sewenang-wenang, sterilisasi paksa, dan penerapan “pembatasan yang kejam atas kebebasan beragama”

“Saya telah memutuskan RRT, di bawah arahan dan kendali PKT, telah melakukan genosida terhadap sebagian besar Muslim Uyghur dan kelompok etnis dan agama minoritas lainnya di Xinjiang,” ujarnya.

“Saya yakin genosida ini sedang berlangsung, dan kami menyaksikan upaya sistematis untuk menghancurkan Uyghur oleh negara partai China,” jelasnya.

(Baca juga: Pidato Perpisahan Donald Trump: "Gerakan Kita Baru Saja Dimulai")

Pompeo mengatakan AS meminta RRT untuk segera membebaskan semua orang yang ditahan dan menghapus sistem interniran dan kamp penahanan.

Sejak tahun lalu, pemerintahan Trump telah menjatuhkan sanksi kepada banyak pejabat dan perusahaan atas aktivitas mereka di Taiwan, Tibet, Hong Kong, dan Laut China Selatan.

Hukuman ini menjadi lebih parah pada awal tahun 2020 ketika Trump dan Pompeo menuduh China berusaha menutupi pandemi virus Covid-19.

Pada Sabtu (16/1), Pompeo mencabut pembatasan pada kontak diplomatik AS dengan pejabat Taiwan. Hal ini memicu teguran keras dari China.

Lima hari lalu, pemerintah mengumumkan akan menghentikan impor kapas dan tomat dari Xinjiang. Pejabat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan mengatakan mereka akan memblokir produk dari sana yang dicurigai diproduksi dengan kerja paksa.

Diketahui, Xinjiang adalah pemasok kapas global utama. Sehingga pembatalan pesanan tersebut dapat berdampak signifikan pada perdagangan internasional.

Pemerintahan Trump telah memblokir impor dari masing-masing perusahaan yang terkait dengan kerja paksa di wilayah tersebut. AS juga telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat Partai Komunis yang memiliki peran penting dalam kampanye tersebut.

Menurut pejabat AS dan kelompok hak asasi manusia, China telah memenjarakan lebih dari satu juta orang, termasuk Muslim Uighur dan kelompok etnis mayoritas Muslim lainnya, di jaringan kamp konsentrasi yang luas.

Orang-orang menjadi sasaran penyiksaan, sterilisasi dan indoktrinasi politik selain kerja paksa sebagai bagian dari kampanye asimilasi di wilayah yang penduduknya secara etnis dan budaya berbeda dari mayoritas Cina Han.

Terkait hal ini, China membantah semua dakwaan. China mengatakan kebijakannya di Xinjiang hanya bertujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut dan membasmi radikalisme. China juga menolak kritik atas apa yang dianggap sebagai urusan internalnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini