Diduga Berbohong, 28 Pejabat AS era Donald Trump Disanksi China

Antara, · Kamis 21 Januari 2021 08:44 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 21 18 2348160 diduga-berbohong-28-pejabat-as-era-donald-trump-disanksi-china-dA1xwS1OFY.jpg Jubir Kemenlu China, Hua Chunying (foto: Dok Antara)

Pompeo dan lainnya yang diberi sanksi tidak menanggapi permintaan komentar. Departemen Luar Negeri AS juga tidak menanggapi.

Brian O'Toole, pakar sanksi di wadah pemikir Atlantic Council, melihat langkah China sebagai pembalasan dan "pernyataan politik lebih dari apa pun".

"Saya menduga mereka akan kembali menerapkan kasus-per kasus daripada pembatasan yang dirumuskan dengan baik," katanya.

China telah menjatuhkan sanksi kepada anggota parlemen AS dalam setahun terakhir, tetapi menargetkan mantan dan pejabat AS yang sedang lengser adalah ekspresi penghinaan yang tidak biasa.

Pompeo, yang melakukan rentetan tindakan terhadap China di minggu-minggu terakhir masa jabatannya, menyatakan pada Selasa bahwa China telah melakukan "genosida dan kejahatan kemanusiaan" terhadap Muslim Uighur.

Blinken mengatakan pada Selasa bahwa dia setuju dengan penilaian tersebut.

"Memaksa pria, wanita, dan anak-anak ke dalam kamp konsentrasi; sebenarnya mencoba mendidik kembali mereka untuk menjadi penganut ideologi Partai Komunis China, semua itu menyuarakan upaya melakukan genosida," kata Blinken.

China berulang kali menolak tuduhan pelanggaran di wilayah Xinjiang, di mana tim penilai Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan setidaknya 1 juta orang Uighur dan Muslim lain ditahan di kamp-kamp.

Menanggapi tuduhan Xinjiang, juru bicara kementerian luar negeri China Hua Chunying mengatakan pada jumpa pers: "Pompeo membuat begitu banyak kebohongan dalam beberapa tahun terakhir, dan ini cuma kebohongan besar lain."

"Politisi AS ini terkenal karena berbohong dan menipu, membuatnya jadi bahan tertawaan dan seorang badut."

Hua mengatakan China berharap "pemerintahan baru itu akan bekerja sama dengan China dalam semangat saling menghormati, menangani perbedaan dengan patut, dan melakukan lebih banyak kerja sama saling menguntungkan di lebih banyak sektor."

"Kami berharap pemerintahan baru AS dapat memiliki penilaian yang masuk akal dan berpikiran dingin tentang masalah Xinjiang, di antara masalah lain," tutupnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini