Jika Bupati Sabu Raijua Terpilih Masih Berstatus WNA, Pengamat: Negara Jadi Korban Penipuan
Dua hal dasar di atas, kata Dedi, semestinya tidak terjadi di usia kemerdekaan Indonesia yang telah mencapai 75 Tahun. Dia turut menyinggung janji kampanye Pilpres pertama Presiden Joko Widodo yang mengatakan akan membawa perubahan tata kelola pemerintah berbasis teknologi.
"Kejadian ini bukti kecil jika kampanye itu masih kosong implementasi," tuturnya.
Tanggung jawab paling ideal oleh seluruh pihak, kata Dedi, yaitu menangguhkan kemenangan Orient. Menurutnya, jika terbukti memiliki status warga negara asing, maka hukum harus benar-benar harus ditegakkan.
"Karena tentu ini bukan saja soal kelalaian panitia pemilihan, tetapi juga pembohongan dan penipuan, dan tentu negara dalam hal ini sebagai korban penipuan. Sementara secara etis, seluruh panitia yang terlibat layak untuk diberhentikan," ucapnya.
Dia menjelaskan, lambatnya koordinasi antar sesama lembaga dinilai masih menjadi titik kelemahan. Oleh karennya, dapat menghambat banyak keputusan yang semestinya krusial dan memerlukan waktu singkat.
