Sidang Pemakzulan Trump Dimulai dengan Debat

Agregasi VOA, · Rabu 10 Februari 2021 05:12 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 10 18 2359511 sidang-pemakzulan-trump-dimulai-dengan-debat-Hym2B87jng.jpg Sidang pemakzulan mantan Presiden AS Donald Trump (Foto: Reuters)

 WASHINGTON - Sidang pemakzulan kedua mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dengan tuduhan menghasut serangan terhadap Gedung Kongres Amerika, Capitol Hill, dimulai dengan debat di Senat pada Selasa (9/2).

Trump menjadi Presiden pertama AS yang menghadapi persidangan pemakzulan setelah tidak lagi menjabat.

Diketahui, serangan bulan lalu di Gedung Kongres AS mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang dipimpin oleh Demokrat dengan dukungan 10 anggota Dewan dari Partai Republik, untuk mendakwa Ppresiden saat itu Trump untuk kedua kalinya yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah AS.

Anggota DPR dari Partai Demokrat yang mengadili kasus ini di hadapan juri para senator AS mengatakan Trump menghasut serangan yang menewaskan lima orang, termasuk seorang anggota polisi gedung Capitol.

(Baca juga: Pegangan Tangan untuk Terakhir Kalinya, Pasangan yang Menikah Selama 70 Tahun Ini Tutup Usia karena Covid-19)

Mereka akan menggunakan kata-kata dan video Trump dari kerusuhan itu untuk mencoba mempengaruhi juri.

Dengan 100 anggota Senat yang terbagi rata ke dalam dua kubu, Fraksi Demokrat membutuhkan 17 senator Republik untuk bergabung dengan mereka agar bisa memberikan suara dan menjatuhkan vonis hukuman pada diri mantan Presiden Trump.

Tapi kata “mantan” adalah inti dari strategi Partai Republik, seperti disampaikan oleh Senator Rand Paul dari partai itu.

“Jika terdakwa bukan lagi Presiden, di mana kekuatan konstitusional untuk memakzulkan dia? Warga negara tidak bisa dikenakan pemakzulan. Pemakzulan adalah untuk menyingkirkan seseorang dari jabatannya, dan tertuduh di sini sudah meninggalkan jabatannya,” terang Paul.

(Baca juga: Unik, Pria Ini Bersahabat dengan Angsa Selama 37 Tahun)

Fraksi Republik sudah dikalahkan dalam pemungutan suara penentuan konstitusionalitas sidang ini, tetapi hasil 55-45 suara ini tetap tidak membuat Fraksi Demokrat bisa mencapai mayoritas 67 suara yang disyaratkan untuk memakzulkan mantan presiden ini.

“Jadi, dalam hal strategi yang digunakan oleh Partai Demokrat, mereka menegaskan orang ini merupakan ancaman, dia masih tetap merupakan ancaman. Dia saat ini menjadi ancaman. Dia juga ancaman di masa lalu. Pemberontakan adalah akibat dari retorika hasutannya yang kejam,” terang Profesor Retorika Politik Amerika di Texas A&M University, Jennifer Mercieca.

“Jadi, jika mereka dapat mengaktifkan ingatan orang-orang tentang peristiwa tersebut dan mereka mampu mengingatkan kembali orang-orang tentang ketakutan yang mereka rasakan dan mengaktifkan kembali respons mereka untuk melawan atau melarikan diri, maka orang-orang ini mungkin merasa bahwa mereka mampu berpartisipasi dan mengalahkan sikap partisan mereka,” elasnya.

Sementara itu, Profesor Jennifer Mercieca dari Texas A&M University berpendapat fraksi Republik akan berpegang teguh pada mazhab konstitusionalitas ini.

“Saya pikir mereka benar-benar akan bertahan pada argumen prosedur itu. Ini hanyalah pertanyaan terkait prosedur saja saat ini, kami tidak akan mempertimbangkan kekerasan dan pemberontakan ini dan apakah Trump bersalah atau tidak,” ujarnya.

Mercieca mengatakan pembungkaman media sosial terhadap Trump kemungkinan akan merugikan strategi Demokrat.

“Mereka akan mencoba memanfaatkan rasa takut untuk menarik dukungan dan membuat argumen tentang keselamatan dan bahwa dia adalah bahaya yang nyata. Dan saya pikir fakta bahwa dia telah disingkirkan dari media sosidal merugikan argumen itu, karena jika dia masih online, dia masih akan membuat semua argumen yang sama. Dia masih akan dinilai sebagai bahaya yang jelas dan hadir ditengah masyarakat,” lanjutnya.

Fraksi Demokrat di DPR secara resmi meminta agar Trump bersaksi pada persidangan pemakzulannya yang dimulai hari Selasa (9/2). Tetapi, ketika ditanya apakah dia akan bersaksi, pengacara mantan presiden itu mengatakan tidak.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini