Pemerintah Punya Political Will Revisi UU ITE, Jubir Presiden: Kritik dan Masukan Masyarakat Diperlukan
JAKARTA - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden Jokowi memiliki political will yang kuat untuk merevisi UU ITE. Hal tersebut sudah disampaikan Presiden.
Dalam pidatonya, kata Fadjroel, Jokowi mengatakan bahwa negara kita adalah negara demokrasi yang menghormati kebebasan berpendapat dan beroganisasi.
Presiden menegaskan, negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas dan menjamin rasa keadilan masyarakat.
Baca Juga: PAN Ingatkan Revisi UU ITE Perlu Perhatikan 2 Hal Ini
Beberapa hari terakhir, banyak aksi saling lapor masyarakat. Repotnya, kata Presiden, aksi tersebut ada rujukan hukumnya, yakni Undang Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).
Baca Juga: Jokowi Minta Revisi UU ITE, Hidayat Nur Wahid: Jangan Lempar Bola ke DPR
UU ITE, lanjut Presiden, tujuannya baik agar ruang digital Indonesia sehat, aman, dan bersih agar bisa dimanfaatkan secara produkti. Tapi implementasinya justru menimbulkan ketidakadilan. Sekali lagi, harus selektif menyikapi dan menerima pelaporan UU ITE. Kapolri harus meningkatkan pengawasan agar implementasinya konsisten, akuntabel dan berkeadilan.
Berdasarkan komitmen Presiden itu, kata Fadjroel, pemerintah menerima kritik dan masukan dari masyarakat.
"REVISI UU ITE, SIAPA TAKUT?Presiden @jokowi menyampaikan political will merevisi ke-2 UU ITE sesuai kritik & masukan masyarakat. Mari beri kritik & masukan revisi ke-2 agar optimal mencerminkan keadilan, kepastian hukum & kemanfaatan #BungJubirPODCAST," tulis Fadjroel di akun Twitter-nya Rabu (17/2/2021).
(Sazili Mustofa)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
