Sebagian Hutan Amazan Seluas 1.000 Lapangan Bola Dijual di Facebook
Status berubah
Faktor lain yang mendorong pasar tanah ilegal adalah ekspektasi amnesti. Alves mengungkapkan dia bekerja dengan orang lain untuk melobi politisi untuk membantu mereka secara legal memiliki tanah yang dicuri.
"Saya akan mengatakan yang sebenarnya: jika ini tidak diselesaikan oleh [Presiden] Bolsonaro, masalah ini tidak akan terselesaikan lagi," katanya tentang pemerintahan saat ini.
Strategi umum yang dilakukan adalah dengan menebangi hutan dan kemudian memohon kepada politisi untuk menghapus status lindungnya, dengan alasan lahan tersebut tidak lagi memenuhi tujuan aslinya.
Para perampas tanah kemudian dapat secara resmi membeli plot dari pemerintah, dengan demikian melegalkan klaim mereka.
Alves membawa wartawan BBC yang menyamar untuk bertemu dengan seorang pria yang dia gambarkan sebagai pemimpin Asosiasi Curupira.
Polisi federal Brasil menggambarkan kelompok itu sebagai operasi perampasan tanah ilegal, yang berfokus pada penyerbuan wilayah adat.
Kedua pria itu memberi tahu reporter bahwa politisi terkenal membantu mereka mengatur pertemuan dengan lembaga pemerintah di ibu kota Brasília.
Mereka mengatakan sekutu utama mereka adalah anggota kongres Kolonel Chrisóstomo, anggota Partai Liberal Sosial. Sebelum Bolsonaro mendirikan partainya sendiri pada tahun 2019, ia pernah bergabung dengan partai itu.
Saat dihubungi oleh BBC, Kolonel Chrisóstomo mengaku telah membantu mengatur pertemuan, tetapi dia tidak tahu kelompok itu terlibat dalam invasi lahan.
"Mereka tidak memberitahu saya," katanya. "Jika mereka menyerobot [lahan], mereka tidak mendapatkan dukungan saya lagi." Ketika ditanya apakah dia menyesal mengatur pertemuan, dia berkata: "Tidak."
BBC menghubungi Alves untuk tanggapannya tetapi dia menolak berkomentar. BBC juga menghubungi Menteri Lingkungan Brasil, Ricardo Salles.
Dia berkata: "Pemerintahan Presiden Jair Bolsonaro selalu menjelaskan bahwa pemerintahannya adalah tanpa toleransi untuk kejahatan apa pun, termasuk kejahatan lingkungan."
Pemerintah telah memotong anggaran inspeksi untuk Ibama, badan federal yang bertanggung jawab mengatur deforestasi, sebesar 40%.
Namun Salles mengatakan pandemi virus corona telah menghambat penegakan hukum di Amazon, dan pemerintah negara bagian juga memikul tanggung jawab atas deforestasi.
"Tahun ini pemerintah telah meluncurkan operasi Verde Brasil 2, yang berupaya untuk mengendalikan deforestasi ilegal, kebakaran ilegal, dan untuk menggabungkan upaya antara pemerintah federal dan negara bagian," tambahnya.
Namun Raphael Bevilaquia, seorang jaksa federal yang berbasis di Rondônia, mengatakan situasinya telah memburuk di bawah pemerintahan saat ini.
Situasinya benar-benar membuat putus asa, katanya. "Kekuasaan eksekutif bermain melawan kita. Ini mengecewakan."
Facebook mengklaim mencoba menyimpulkan penjualan mana yang ilegal akan menjadi tugas yang terlalu rumit untuk dilakukan sendiri, maka harus diserahkan kepada pengadilan setempat dan otoritas lainnya.
Dan tampaknya perusahaan itu tidak melihat masalah tersebut cukup serius untuk menjamin penghentian semua penjualan tanah di seluruh Amazon.
Ivaneide Bandeira, yang telah mencoba memerangi penggundulan hutan di negara bagian Rondônia selama 30 tahun, mengatakan dia kehilangan harapan.
"Saya pikir ini adalah pertempuran yang sangat sulit. Sungguh menyakitkan melihat hutan dihancurkan dan jumlahnya semakin menyusut," katanya.
"Tidak pernah, dalam momen lain dalam sejarah, begitu sulit menjaga hutan."
(Amril Amarullah (Okezone))
