JAKARTA - Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief meminta pemerintah sungguh-sungguh memverifikasi hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang. Menurutnya, jangan sampai proses verifikasi hasil KLB hanyalah sekadar formalitas.
"Demokrat berharap proses verifikasi pendaftaran hasil kongres jangan formalitas," kata Andi kepada MNC Media, Selasa (9/3/2021) malam.
Andi meminta beberapa hal seperti notulensi, jumlah peserta hingga pengambilan keputusan keterpilihan KSP Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat harus dikaji serius. Dia pun berharap kejadian seperti jangan sampai terulang di kemudian hari.
"Hard fact-nya periksa serius, notulensi, pesert,a dan proses pengambil keputusan juga dikaji serius. Pengambilalihan seperti yang dilakukan Moeldoko jangan terulang karena Depkumham bukan departemen virtual," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly berjanji pihaknya akan menilai tentang keabsahan pengurus Partai Demokrat setelah muncul Kongres Luar Biasa (KLB) yang menjadikan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai.
Yasonna mengaku pihaknya telah menerima laporan dari pengurus Partai Demokrat dengan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menolak hasil KLB di Deli Serdang Sumatera Utara.
Dia mengaku akan menilai soal kepengurusan partai berdasarkan AD/ART. Tapi, Yasonna meminta agar pihak Demokrat kubu AHY tak mengaitkan KLB dengan pemerintahan Jokowi.
Baca Juga : Peserta KLB Demokrat Dijanjikan Rp100 Juta, tapi Cuma Dibayar Rp5 Juta
"Nah ini saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat, kemarin saya pesan, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini," ujarnya di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (9/3/2021).
"Tulis saja kita objektif kok. Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya. Itu yang saya minta," imbuhnya.
Baca Juga : Moeldoko Ternyata Punya KTA Demokrat, KLB: Apa Bedanya dengan AHY saat Jadi Cagub DKI?
(Erha Aprili Ramadhoni)