Ini Faktor yang Bikin Pemerintah Dilematis Hadapi Dualisme Kepengurusan Partai Demokrat
JAKARTA - Kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko mengaku sama-sama sudah menghadap Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk meyakinkan kepengurusan Partai Demokrat versi masing-masing adalah yang sah.
Saat ini muncul persepsi publik bahwa terdapat dualisme kepengurusan di tubuh Partai Demokrat, yang harus dicarikan jalan keluar dan diputuskan oleh pemerintah selaku pembina partai-partai politik.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, pemerintah dalam situasi dilematis untuk memahami kondisi saat ini.
Baca Juga: Manuver Kubu KLB Dinilai Kurang Greget, Pengamat: Moeldoko Lakukan Operasi Senyap Siapkan Kejutan
"Satu sisi KLB yang dilaksanakan sebagian eks kader Demokrat miskin legitimasi, sehingga hasilnya pun semestinya tidak dapat dipercaya," ujarnya saat dihubungi, Rabu (10/3/2021).
Baca Juga: Andi Arief : Verifikasi Hasil KLB Deliserdang Jangan Hanya Formalitas
Sisi lainnya, kata Dedi, Moeldoko yang dipilih sebagai Ketua Umum hasil Kongres Luar Biasa (KLB) adalah bagian dari pemerintah, dan hingga hari ini tidak ada sanksi apapun dari Presiden.
Kondisi ini, menurutnya, memungkinkan Moeldoko akan mendapat dukungan dari negara. Terlepas dari pelbagai faktor tersebut, Dedi melihat pemerintah dalam posisi yang cukup rumit dan dilematis.
"Meskipun pilihannya sederhana, jika pemerintah tidak mengambil sikap, berarti Demokrat masih berada di kepeminpinan AHY, karena sudah tercatat dalam lembaran negara seusai kongres ke-5 Demokrat," kata Lulusan Universitas Telkom Bandung itu.
(Sazili Mustofa)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
