IPDN Bedah Permasalahan Otsus Papua dan Papua Barat
SUMEDANG – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) membedah berbagai permasalahan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat melalui kegiatan seminar secara online untuk menjadi rumusan kebijakan yang memberikan manfaat dan percepatan pembangunan di provinsi itu.
(Baca juga: Otsus Papua Diklaim Sudah Capai 80%)
"Kami harap dengan adanya seminar ini dapat merumuskan formula dan strategi yang efektif terkait percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat,"ujar Rektor IPDN Hadi Prabowo di Sumedang, Senin (15/3/2021).
Hadi mengatakan, seminar tersebut bagian dari dedikasi untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat dengan inovasi-inovasi yang unggul.
(Baca juga: Presiden Jokowi Lantik 881 Praja IPDN Secara Virtual)
"Meskipun situasi dan kondisi negeri yang masih belum stabil karena pandemi Covid-19, tapi kami yakin ini tidak menjadi alasan, untuk terus berprestasi dan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia," ujarnya.
Dia juga menyampaikan kegiatan itu bagian dalam aspek pengabdian masyarakat, dan bisa mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan Otsus Papua dan Papua Barat. Dan sesuai kapasitasnya melakukan analisis kritis terhadap permasalahan-permasalahan strategis dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan Otsus Papua dan Papua Barat dalam akselerasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
"Menghasilkan rekomendasi kebijakan sebagai masukan bagi perumusan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang berorientasi pada optimalisasi penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat,"pungkasnya.
