Dualisme Kepengurusan Demokrat, Pemerintah Diminta Independen dan Netral
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengingatkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM agar berhati-hati dalam menengahi kisruh internal Partai Demokrat (PD).
Ia meminta pemerintah tetap independen dan netral dalam menilai kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Moeldoko.
Baca juga: Demokrat: Tak Ada Peluang Pemerintah Sahkan KLB Kubu Moeldoko
Ujang memandang, jika kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) dengan Ketua Umum Moeldoko yang disahkan pemerintah, ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi.
"Demokrasi dibajak dan diperkosa oleh oknum yang punya kuasa," ujarnya saat dihubungi, Selasa (16/3/2021).
Baca juga: Demokrat Bantah Kantornya Digeruduk Mahasiswa, Ini Penjelasannya
Menurut Ujang, dampaknya nanti siapapun yang berkuasa di pemerintahan akan dengan mudah 'mencaplok' dan bahkan mengkudeta kepemimpinan partai politik yang sah.
"Ini sama saja menjungkirbalikan akal sehat dan para yang punya kuasa sedang memperagakan politik menghalalkan segala cara," ujarnya.
Lebih jauh Ujang menyatakan, kondisi itu dikhawatirkan akan membuat demokrasi menjadi mundur, lantaran elit mengajarkan cara-cara yang tidak tepat dalam berkompetisi dan menyumbat saluran demokrasi.
"Jika disahkan ini akan menjadi tragedi demokrasi di tengah pandemi. Akhirnya hukum rimba yang hadir, yang kuat akan mencaplok mereka yang sah," kata Analis Politik asal Universitas Al Azhar Indonesia itu.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
