Elektrifikasi Transportasi Wujudkan Jakarta Bebas Polusi Udara
JAKARTA - Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada berkurangnya volume kendaraan bermotor yang melaju di Jakarta. Beberapa waktu belakangan, langit Jakarta begitu cerah penanda jumlah polusi berkurang.
Sektor transportasi dan kendaraan terutama yang berbahan bakar fosil, menjadi penyumbang polusi di Jakarta, sehingga sejumlah kota di dunia mendorong penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB), termasuk Jakarta.
Di Jakarta, langkah awal penggunaan KLBB diprioritaskan untuk sektor transportasi publik dengan rencana terdekat adalah 100 armada bus listrik akan mengaspal di jalur Transjakarta, mendukung transportasi berbasis listrik lainnya di ibu kota yakni MRT, LRT dan KRL.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai elektrifikasi transportasi dan kendaraan secara umum di Jakarta menjadi salah satu solusi yang layak digunakan sebagai salah satu usaha untuk membebaskan Jakarta dari emisi berbahaya akibat polusi dari bahan bakar fosil, selain berbagai insentif yang akan diterima pemilik kendaraan listrik.
"Dengan rencana elektrifikasi transportasi 100 unit Transjakarta tahun 2021 ini, harapannya pemerintah mendorong permintaan, sehingga lebih banyak lagi yang nantinya akan bisa memproduksi dan masyarakat yang bisa menggunakan kendaraan berbasis listrik, selain tentu insentif-insentif pajak yang diberikan kepada pengguna kendaraan berbasis listrik," kata Anies dalam diskusi Balkoters bertema "Menilik Laju Transportasi Listrik Ibukota" secara virtual, Rabu (17/3/2021).
Baca Juga: Anies: Jakarta Telah Turunkan 26% Efek Gas Rumah Kaca
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Transjakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo, menjelaskan pihaknya dalam program Jakarta bebas emisi atau yang dikenal dengan program Jakarta Langit Biru, adalah "agen pembangunan" dari Pemprov DKI, untuk melaksanakan langkah-langkah dalam mengeksekusi program tersebut.
"Untuk Transjakarta, proses elektrifikasi armada tersebut sudah dimulai kurang lebih sejak 2019 lalu dan berlanjut tahun 2020 hingga tahun ini. Namun kami tidak dapat bekerja sendiri, butuh bantuan dari pihak lainnya termasuk sertifikasi armada dari Kementerian Perhubungan dan Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi," kata Jhony.
