Milenial Sasaran Utama Perekrutan Teroris
JAKARTA - Serangan teror Mabes Polri dilakukan seorang wanita berusia 26 tahun. Serangan bom Makassar juga dilakukan pasangan milenial yang masih berusia 26 tahun. Generasi muda ini merupakan sasaran utama perekrutan teroris. Mereka adalah korban dari penetrasi ideologi kekerasan global yang masuk ke Indonesia.
“Milenial kebanyakan masih mencari jati diri dan mengikuti arah pihak yang paling berpengaruh,” ujar analis militer dan intelijen Dr Susaningtyas Kertopati dalam Webinar The Indonesia Intelligence Institute, Rabu (31/03).
Menurut Nuning, sapaan akrabnya, pola rekrutmen saat ini berkembang menjadi lebih terbuka gunakan ruang publik, seperti sekolah, kampus, dan perkumpulan kegiatan kegiatan keagamaan.”
"Karena itu, pemerintah juga harus melibatkan milenial sebagai upaya melakukan pencegahan agar tidak ada perekrutan baru,” ujar doktor bidang komunikasi intelijen Unpad tersebut.
Nuning menjelaskan dalam menganalisis kejadian terorisme harus holistik. “Kejadian bom bunuh diri itu tentu saja sinyal bahwa mereka ingin menunjukkan eksistensinya. Oleh karena itu harus dikenali embrio terorisme di Indonesia itu apa saja,” ujarnya dalam diskusi yang juga disiarkan melalui channel Youtube Ridlwan Djogja itu.
Selain melibatkan milenial, pemerintah diharapkan melibatkan tokoh tokoh publik. “Rekrutmen terorisme selain dilakukan tertutup, juga ada ruang publik yang dipakai dalam proses penjaringan seperti di media sosial,” ujar Nuning.
Yang juga perlu diwaspadai adalah proses yang disebut enabling environment yaitu menormalisasi hal yg tidak normal dirasa normal. "Ini tidak boleh disepelekan dan harus jadi perhatian serius semua kalangan, " ujar wanita yang juga aktif sebagai aktivis sosial kemanusiaan ini.
Baca Juga : Begini Kondisi Terkini Gedung Mabes Polri Pasca-Penyerangan Terduga Teroris
Mantan anggota DPR itu juga menjelaskan, militer dapat dilibatkan dalam penanganan terorisme. Penanganan terorisme di Indonesia selama ini cenderung masih dalam klasifikasi kejahatan terhadap publik sehingga cenderung ditangani Polri semata. Jika terorisme mengancam keselamatan Presiden atau pejabat negara lainnya sebagai simbol negara, terorisme tersebut menjadi kejahatan terhadap negara dan harus ditanggulangi TNI.
