Menurut dia, jika pengelolaan partai hanya diserahkan kepada kekuatan suara semata (DPD & DPC) tanpa dipandu kearifan dan kebijaksanaan pihak-pihak kunci tersebut, praktik-praktik pengambilalihan kepemimpinan partai secara ilegal bisa dilakukan dengan mudah oleh kekuatan oligarki.
“Bertemunya kekuatan politik dan bisnis akan begitu mudah mengambil alih kepemimpinan partai. Demokrasi akan begitu mudah menjadi barang dagangan yang begitu murah diecerkan kepada para makelar kekuasaan," ujarnya.
Baca Juga : Gugatan Kubu Moeldoko: Batalkan AD ART hingga AHY Bayar Ganti Rugi Rp100 Miliar
Jadi sisi positifnya, lanjut Umam, kunci-kuncian yang dipegang oleh para patron partai politik itu bisa menjadi dijadikan sebagai quality control sekaligus proteksi atas dinamika politik di internal partai-partai yang ada.
(Erha Aprili Ramadhoni)