Lindungi Diri dari Junta Militer, Pemerintahan Oposisi Myanmar Bentuk "Pasukan Pertahanan"

Rahman Asmardika, Okezone · Kamis 06 Mei 2021 12:44 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 06 18 2406517 lindungi-diri-dari-junta-militer-pemerintahan-oposisi-myanmar-bentuk-pasukan-pertahanan-ZZMkLhf6Yo.jpg Demonstran memegang senapan angin pada unjuk rasa menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, 3 April 2021. (Foto: Reuters)

YANGON - Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG), yang dibentuk oleh penentang kekuasaan militer pada Rabu (5/5/2021) mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk "kekuatan pertahanan rakyat" untuk melindungi para pendukungnya dari serangan dan kekerasan yang dipicu oleh junta militer.

Sejak militer merebut kekuasaan dan menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi pada 1 Februari, Myanmar telah menyaksikan protes harian dan gelombang kekerasan dengan pasukan keamanan yang menewaskan ratusan warga sipil.

BACA JUGA: Ledakan Bom Parsel Tewaskan 5 Orang, Termasuk Anggota Parlemen Myanmar

NUG mengatakan pasukan baru itu merupakan pendahulu dari Tentara Persatuan Federal dan memiliki tanggung jawab untuk mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung puluhan tahun dan menangani "serangan dan kekerasan militer" oleh Dewan Administrasi Negara (SAC) yang berkuasa, terhadap rakyatnya.

Pemerintah persatuan, yang didirikan bulan lalu oleh serangkaian kelompok yang menentang junta, di antaranya milisi etnis minoritas, telah berjanji untuk mengakhiri kekerasan, memulihkan demokrasi dan membangun "persatuan demokratis federal".

Di antara pendukung NUG adalah Persatuan Nasional Karen (KNU), pasukan pemberontak tertua di Myanmar. Pada Rabu, Brigade 5 KNU mengatakan bahwa pasukannya telah membunuh 194 tentara pemerintah sejak konflik berlanjut pada akhir Maret.

BACA JUGA: Pertempuran Makin Sengit, Ribuan Penduduk Desa Myanmar Mengungsi ke Thailand

Seorang juru bicara junta tidak menjawab panggilan untuk meminta komentar.

Militer memerintah Myanmar dari 1962 hingga 2011, sebelum meluncurkan transisi tentatif menuju demokrasi dan reformasi ekonomi besar-besaran. Namun, kudeta pada Februari menghentikan transisi tersebut, membuat marah banyak orang yang tidak mau bertahan dengan fase pemerintahan militer lainnya.

Kelompok pemantau hak Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan pasukan keamanan telah membunuh 769 orang sejak kudeta. Junta membantahnya tetapi telah mengakui sekitar sepertiga dari jumlah kematian itu.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini