Operasi Keamanan Belum Berikan Rasa Aman
Adriani Badra, Direktur Celebes Institute di Sulawesi Tengah kepada VOA mengatakan, inisiatif warga mengirimkan surat terbuka kepada Jokowi itu menggambarkan kegelisahan masyarakat yang terlalu lama hidup dalam ketakutan. Rangkaian operasi keamanan yang digelar di Poso tidak menjadi jaminan keamanan.
Sejak MIT diburu seusai membunuh empat petani di Lembantongoa Kabupaten Sigi akhir November 2020, ada harapan agar kelompok itu bisa segera tertangkap oleh Satgas Madago Raya tapi kelompok itu justru kembali beraksi dengan membunuh empat petani kopi di Lore Timur.
“Masyarakat sipil terus menjadi korban. Tidak ada jaminan, operasi ini ternyata tidak memberikan jaminan rasa aman, terus masyarakat diminta menjadi supporting system, memberikan informasi, memberikan ini itu. Lho jaminannya mana dulu, jaminan rasa amannya masyarakat beraktivitas karena kelompok ini bergerak terus di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran mereka bisa mendapatkan logistik bahan makanan dengan mudah dan cepat,” kata Adriani.
Celebes Institute adalah organisasi yang sejak 2011 fokus pada program rehabilitasi dan reintegrasi atau penyatuan kembali mantan narapidana teroris kembali ke tengah masyarakat.
Yunus Hadi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berpendapat sudah saatnya TNI terlibat secara penuh untuk memimpin pengejaran kelompok teroris MIT yang bergerak secara gerilya di hutan pegunungan di Poso, Sigi dan Parigi Moutong.
“Bukti kongkritnya dulu kan Santoso, nanti TNI yang masuk di hutan baru mereka dapat, mungkin cara-cara tertentu itu TNI yang miliki pengetahuan itu, artinya mereka ada namanya anti gerilya. Kan mereka (MIT) gerilya ini, itu harus dilawan dengan anti gerilya,” kata Yunus Hadi. Ditambahkannya diperlukan penambahan personel TNI POLRI yang dilibatkan dalam operasi itu.
Dia menegaskan upaya serius dan sungguh-sungguh harus dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan tidak akan ada lagi warga tidak berdosa yang menjadi korban pembunuhan oleh kelompok MIT.
“Kalau mereka serius sebagai pengamanan negara mereka itu pastinya sudah mendapatkan dari lalu para DPO (Daftar Pencarian Orang) itu, tapi sekarang apa? Alat-alat sudah canggih. Mana hasilnya?,” tegas Yunus Hadi, anggota DPRD Sulteng dari daerah pemilihan Kabupaten Poso itu.